Policy Center ILUNI Nilai Ada Potensi Krisis Pemilu 2024

Mawardi Tombang
Rabu, 17 Februari 2021 23:54:19

KANALSUMATERA.com - JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) melalui divisi Policy Center-nya, menganalisis adanya potensi krisis dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 nantinya.

Hal itu disampaikan Mohammad Jibriel Avesinna kepada media pada Rabu (16/2/2021) saat diskusi daring. Jibriel menyebut ada tiga hal yang perlu menjadi catatan bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan keputusan regulasi pemilu 2024.

"Pertama, apakah pemilihan serentak lima kotak, pemilihan presiden dan legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota) hal yang realistis mengingat terdapat 894 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) wafat dan 5.175 jatuh sakit pada Pemilu 2019 yang lalu," ujar Jibriel.

Jika pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, lanjutnya, dilakukan pada tahun yang sama di 2024, maka beban penyelenggara semakin berat. Kedua, Jibriel melihat ada potensi krisis legitimasi sebagai konsekuensi logis dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Pada 2022-2023, terdapat sekitar 272 pejabat kepala daerah yang tidak dipilih langsung rakyatnya, melainkan penunjukkan penjabat (Pj) kepala daerah. Catatan ketiga, Jibriel perlu penyesuaian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada terhadap situasi pandemi Covid-19." saran tegasnya.

Baca: Anggota DPR dari PKS Dorong Pemakzulan Gibran, Dasco Tunggu Mekanisme Resmi

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini punya pandangan lain. Dia menilai keputusan tidak merevisi UU Pemilu merupakan pilihan rasional hanya bagi pemerintah dan partai politik (parpol). Ada kepentingan utilitas dan preferensi dalam menjaga manfaat dari kepentingan parpol dan pemerintah

"Utilitas pemerintah adalah pilkada terselenggara 2024 dan ambang batas pencalonan presiden tetap berlaku 20 persen kursi atau 25 persen suara. Sedangkan, utilitas partai politik baik parlemen dan non parlemen ada beragam," ujar Titi.

Namun itu, Titi memandang keputusan ini kurang memberi utilitas atau manfaat pada upaya memperkuat tata kelola pemilu dan demokrasi Indonesia. Selain itu, timbul potensi melemahkan mutu demokrasi Indonesia, menurunkan performa parpol, serta membatasi kuantitas dan kualitas keterlibatan partisipatoris publik.

"Meski keserentakan pemilu tidak berubah, pemerintah tetap harus melakukan perbaikan peraturan UU Pemilu. Perubahan ini diperlukan untuk mempermudah dan menjamin kemurnian suara pemilih." tegasnya. ***



Terkait
Usai Putusan MK, Gibran Dihadapkan pada Opsi Mundur atau Mekanisme Pemberhentian
Usai Putusan MK, Gibran Dihadapkan pada Opsi Mundur atau Mekanisme Pemberhentian
Kepemudaan PKS Riau Sukses Gelar Akademi Pemimpin Muda
PKS Tanggapi Elektabilitas 3,3 Persen, Sebut Hasil Surv
PKS Riau Launching “Riau Muda Bicara”, Wadah dan Ru
Lainnya
Pengurus MKA dan DPH LAM Rohil Periode 2022-2027 Resmi Dikukuhkan
Pengurus MKA dan DPH LAM Rohil Periode 2022-2027 Resmi Dikukuhkan
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencobl
Naskah UU Cipta Kerja Berubah 1.187 Halaman, Pratikno H
Plt. Sekwan Sertijab 4 Kabag DPRD Pekanbaru
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan
Kriminal
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Dua Pelaku Penganiayaan Satpol PP Pekanbaru Ditangkap P
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus P
Politik
Komeng dan Sejumlah Senator Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya
Komeng dan Sejumlah Senator Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya
Gerindra Riau Dukung Dasco Jadi Wapres, Rahul Siapkan K
PSI dan Paradoks Politik: Dekat Kekuasaan, Jauh dari Ma
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Nasional
Semobil dengan Teddy, Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina
Semobil dengan Teddy, Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina
Haedar Nashir Soroti Kebijakan Prabowo, Tekankan Jalan
Prabowo Hadiri Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 di