Jokowi Lagi?
Banyak faktor yang bisa dijadikan acuan berhasil atau kuatnya suatu negara dengan pemerintahannya. Di negara manapun tetap ada dua sektor utama yang menjadi kunci dari semua faktor yang ada: ekonomi dan pertahanan keamanan negara.
Sebut saja negeri Paman Sam dan negeri Tirai Bambu. Sektor ekonomi mereka jangan disebut. Juga pertahanan keamanan. Maka jadilah mereka negara adi kuasa.
Tidak ada yang salah dengan optimisme yang selalu digaung-gaungkan Jokowi. Itu jualan. Kedepan. Apa yang sudah?
Untuk: ekonomi dan pertahanan.
Baca: Elektabilitas Eisenkot Ungguli Netanyahu, Partai Smotrich Terancam Tersingkir dari Parlemen Israel
Saya tidak akan umbar panjang lebar. Biarlah penggalan pernyataan Dahlan Iskan: pendukung dan membawa gerbong dukungan yang tidak sedikit untuk Jokowi 2014 yang lalu.
Dan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Panglima TNI paling lama dimasa kepemimpinan Jokowi-JK. Yang pasti sangat paham dan tahu sangat kondisi pertahanan keamanan negara. Khatam.
'Waktu itu (2014) saya berharap banyak karena Pak Jokowi punya program besar yang disebut Revolusi Mental. Juga waktu itu Pak Jokowi punya program hebat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” tutur Dahlan yang juga pelaku bisnis ini.
“Karena lima tahun yang lalu pendapatan per kapita sudah USD 5 ribu per tahun, jadi wajar saya berharap lima tahun kemudian jadi tujuh ribu dan lima tahun berikutnya jadi sembilan ribu. Namun itu tidak terlaksana,” terang bos media ini.
Baca: Dedi Mulyadi Dikabarkan Gabung ke PSI, Gerindra Jabar: Itu Masih Dugaan
Jokowi gagal. Ekonomi kita tidak kemana-mana. Itu lah kiranya kesimpulannya. Tidak hanya bidang ekonomi yang diharap Dahlan, juga revolusi mental.
Namun apa daya, revolusi mental Jokowi bahkan tak sampai pada orang-orang terdekat: Romahurmuziy. Ketum partai yang selalu satu mobil dengan Jokowi itu. Bersahabat. Juga Setya Novanto. Sama-sama pesakitan KPK.
Untuk revolusi mental, tak usah kita bicara jauh hingga perundungan Audrey. Di Pontianak itu. Terlalu jauh. Yang jarak sejengkal pun tak sampai.
"Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran. Saya tidak menyalahkan siapapun juga, tapi sekarang ini saya perlu informasikan karena saya mantan panglima TNI, semuanya benar-benar saja tapi ini dari segi anggaran mengecilkan Tentara nasional indonesia," papar Gatot.
Baca: Dasco Pasang Taruhan Jabatan, Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan
"Anggaran yang diterima tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (AU) hanya sekitar Rp 1 triliun. Sementara, Markas Besar TNI, hanya menerima sekitar Rp 900 miliar. Di sisi lain, jumlah personel TNI mencapai 455 ribu orang dan memiliki ribuan alat utama sistem persenjataan.
Lalu Gatot membandingkan dengan anggaran untuk institusi dengan jumlah personel dan persenjataan di bawah TNI.
"Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek dan jumlah personelnya tidak sampai 3 ribu tapi anggarannya Rp 4 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia Rp 17 triliun," papar Gatot.
Seperti yang dikatakan Jokowi: Menakhodai kapal sebesar Indonesia ini tidak mudah. Perlu yang berpengalaman. Dan kesempatan itu sudah diberikan kepada Jokowi 4,5 tahun terakhir.
Baca: Sudaryono Tegaskan SD Rusak Tak Terkait MBG, Sebut Perbandingan dengan Dapur SPPG Tidak Fair
Lalu bagaimana mengukur kepuasan kepemimpinan Jokowi? Saat jadi gubernur Jakarta? Wilayah dan penduduk yang terlalu kecil. Bahkan hanya dua tahun. Belum diuji dengan tarung di pilkada periode selanjutnya.
Di Solo dengan prestasi mobil esemka yang gaib itu? Boleh lah dua periode. Namun lagi-lagi wilayah sangat kecil. Dan penduduknya hanya ratusan ribu orang.
Dan dua tokoh itu telah memberi penilaian: Dahlan Iskan dan Gatot Nurmantyo. Serta menjatuhkan pilihan kepemimpinan Indonesia kedepan: Bukan lagi kepada Jokowi.
Kita? Mari berpikir rasional.
Baca: Fraksi PKS DPRD Se-Riau Sampaikan Aspirasi ke Fraksi PKS DPR RI, Soroti Lahan hingga UMKM
Oleh : Alwira Fanzary Indragiri
-Ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau (LAN-R)
-Wartawan
