Capres Mendedah MPP?

Apa pandangan bapak mengenai Mal Pelayanan Publik? Alamak, ini pertanyaan dalam kesempatan untuk menggali konsep besar diatas panggung mahal berdurasi singkat? Kepala negara yang juga kepala pemerintahan? Negara sebesar Indonesia? Untuk tema pemerintahan?.

Saya pastikan lagi malam itu debat Capres atau debat pemilihan Bupati/walikota? Ternyata memang debat capres. Padahal Mal Pelayanan Publik (MPP) hanya garapan sekelas kepala dinas. Itu pun di daerah tingkat dua: Kabupaten atau kotamadya.

Tak tau pasti apa motif pertanyaan itu meluncur. Ada sebagian menduga ingin mengulang TPID dan Unicorn. Atau ingin mempresentasikan apa itu MPP. Atau keduanya. Sekali mendayung dua maksud terlalui.

Jika maksud capres 01 agar capres 02 linglung dengan dengan istilah atau penamaan yang belum familiar itu. Hasil yang diharap belum kesampaian.

Namun jika maksud si penanya untuk mendedah MPP yang ia tanyakan, maka yang diharap bisa jadi sempurna. Sebab memang si penanya menjawab pertanyaannya sendiri. MPP yang merepresentasikan bagian dari pemerintahan Dilan nya itu. Yang dikerjakan setingkat kepala dinas itu.

Baca: Ganjar Minta Gerindra Fokus Rakyat Sebelum Bicara Pilpres 2029

Sampai disini, rasanya sudah lebih dari cukup kita mendapat jawaban skala pengelolaan negara. Oleh pemimpin tertinggi di republik ini beberapa tahun terakhir.

Sehingga jangan heran, jika kepala negara plus kepala pemerintahan ngecek pengerjaan satu jalan tol bisa delapan kali. Ya delapan kali. Hanya di Indonesia. Oleh kepala negara yang sekaligus juga kepala pemerintahan. Dan itu ternyata dibanggakannya. Di Puja-puji oleh sebagian. Namun tentunya pasti miris bagi kebanyakan.

Juga jangan heran, kalau saban waktu kunjungan ke daerah bagi-bagi sertifikat tanah. Ya bagi-bagi sertifikat tanah. Oleh kepala negara yang juga kepala pemerintahan itu. Mungkin karena lurah dan kepala desa pekerjaannya sudah menumpuk. Bisa jadi.

Maka, juga jangan protes jika menteri yang harusnya disibukkan mengurus perairan malah kebagian juga dengan kerja bagi-bagi sertifikat tanah itu. Ya sertifikat tanah. Begitu juga staf kepresidenan.

Serasa luluh-lantak segala teori tingkatan kepemimpinan dalam skala serta kapasitasnya. Jungkir balik. Narasi kepemimpinan tercermin sudah dalam debat keempat pilpres.

Baca: NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, Berlaku Naik Setiap Pemilu

Dan rasanya gelombang migrasi pemilih juga akan terjadi besar-besaran usai pertunjukan malam itu. Tepatnya usai menutup debat dengan kiasan rantai sepeda yang putus. Perjalanan yang berhenti.

Pemilih yang tadinya masih mengambang akan mengendap tanpa ragu lagi. Yang mau balik kanan juga masih ada waktu. Tak usah malu. Semua mafhum. Wajar keliru di pilihan pertama. Manusiawi.

Oleh: Alwira Fanzary Indragiri
-Ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau (LAN-R)
-Wartawan