Ketua Majelis Syuro PBB: 80 Persen Kader Dukung Prabowo-Sandi
KANALSUMATERA.com - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengajak kader PBB untuk tetap mendukung hasil ijtima ulama, yakni mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Subianto-Sandiaga Uno.
Seperti yang diberitakan CNNIndonesia, Kaban mengklaim mayoritas suara kader PBB setuju mengikuti rekomendasi para ulama tersebut.
"Saya merekam aspirasi itu lebih dari 80 persen adalah untuk ikuti ijtima ulama tapi itu semua tegantung keputusan partai," kata Kaban di Jakarta, Sabtu (26/1).
Pernyataan itu dikatakan Kaban dalam sebuah acara yang dihadiri puluhan caleg dari PBB. Ada 90 caleg yang terlihat menandatangani spanduk dan menyatakan sepakat dengan hasil ijtima ulama.
Baca: Andi Arief Bantah AHY Incar Kursi Wapres, Demokrat Pilih Jalur Pemilu Usai Era Prabowo
Kaban mengatakan PBB harus mendukung Ijtima Ulama untuk menegakkan kembali hukum Islam di Indonesia. Dia mengingatkan agar para caleg bisa menang dan bisa memasukkan hukum-hukum Islam ke dalam peraturan perundangan.
"Kalau hukum Islam-nya masuk maka Allah akan senang. Jangan seperti partai lain yang malah menentang syariat Islam," kata dia.
Begitu pula dengan pilihan presiden. Kaban mengatakan sepeninggal Soeharto utang Indonesia berada di angka Rp1.400 triliun, utang di zaman Susilo Bambang Yudhoyono Rp1.300 triliun dan utang di zaman Presiden Joko Widodo bertambah Rp1.800 triliun.
"Artinya ini menyengsarakan dan memberatkan. Maka kita cari pemimpin yang tidak memberatkan," kata dia.
Baca: PSI Bela Gibran di Tengah Gugatan MK, Pertanyakan Kapan Perkara Ijazah Selesai
Rencananya aspirasi ini akan dibawa ke Rakornas PBB di Grand Mercure Ancol.
Kaban tak menampik bakal ada perbedaan pendapat dalam Rakornas itu. Pasalnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza telah menjadi kuasa hukum pasangan capres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Namun, Yusril bergabung ke Jokowi-Ma'ruf dalam kapasitas pribadi. Secara organisasi, PBB belum menentukan arah dukungan di Pilpres.
"Semua serba mungkin saja, itu berarti di situ ada perbedaan antara Majelis Syuro dengan Ketua Umum. Kita berharap perbedaan itu tidak usah jadi masalah, ini kan demokrasi. Kita hargai," kata dia. Kso
.
