Pakar: Kecurangan Pemilu Terjadi Saat Pencoblosan
KANALSUMATERA.com - Ahli Telematika ITB Hermansyah, memprediksi kecurangan-kecurangan mungkin terjadi saat pencoblosan Pemilu 2019. "Ada hal yang perlu di waspadai yaitu pengubahan suara dari sisi TPS itu sendiri, sehingga perlu adanya penjagaan ketat," kata Hermansyah di Depok, Ahad (20/1).
Jumlah TPS di seluruh Indonesia ada kurang lebih 800 ribu. "Sampai sekarang, kita tidak tahu ada berapa jumlah DPT di masing-masing TPS. Jadi kalau dibayangkan perubahan data bukan karena masalah komputerisasi TPS dari kecamatan kabupaten lalu ke pusat, namun dari pendataan langsung yang tidak diketahui," tutur Hermansyah.
Selain itu, apabila saat menampung data hasil pencoblosan KPU pusat menggunakan produk jaringan internet wilayah lokal nirkabel (WiFi) sangat rentan mengalami hacker. "Seperti diketahui banyak penyadapan itu lebih mudah apabila menggunakan WiFi. Kalau menggunakan jaringan kabel itu dipastikan tidak nembus penyadapan," paparnya.
Hermasyah menyontohkan, berkaca dari beberapa kasus Pemilu di luar negeri yang kedapatan terjadi kebocoran data (intersepsi) hal tersebut menurutnya disebabkan oleh penerapan sistem E-Voting.
Baca: Survei Median: KDM Tembus 19,8 Persen, Elektabilitas Gibran Hanya 2 Persen
"Itu kalau kita mengadopsi sistem internet, dalam Pemilu. Tapi kita tidak perlu risau karena sistem pemilihan Umum di Indonesia itu langsung. Disitu ada saksi - saksi dan pemilih juga," jelas dia.
Selanjutnya Hermansyah menghimbau, sebelum Pemilu serentak 2019, KPU harus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi terutama dalam hal data telematika. "Jadi tentunya, KPU harus menggunakan privat network, menganalisis server apakah ada trojan di dalam server yang mampu mengubah data base dan sebagainya. Tetapi, ini bukan hal yang susah karena banyak ahli IT di negara ini," terang Hermasyah.
Saat ditanya, kedepannya apakah dia siap membantu KPU dalam menghadapi masalah - masalah //hacker sepanjang proses pemungutan suara, Hermansyah menegaskan kesiapannya. "Tentu saja siap, karena memang ini perlu pengawalan. Sehingga proses demokrasi itu benar-benar terwujud," pungkas dia.
