Pengamat Nilai Jokowi Bohong Klaim Bangun MRT

Alwira Fanzary
Senin, 25 Maret 2019 06:02:22
MRT

KANALSUMATERA.com - Aktivis dan pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya menganggap Presiden Jokowi tak pantas mengklaim pembangunan Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta yang akan diresmikan pada hari ini, Minggu (24/3/2019) sebagai prestasinya.

Marco menyebut MRT dibangun oleh beberapa kepala daerah.

Pendiri Rujak Center for Urban Studies (RCUS) itu mengatakan Jokowi telah berbohong dengan mengatakan MRT pembangunan MRT adalah keputusan dirinya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat memimpin DKI Jakarta 2012-2017.

"Saya terus terang mencapai puncak kejijikan karena pernyataan Joko Widodo @jokowi ini. Literel, hampir muntah. Malu dan mual telah salah pilih seorang pembohong akut dan berulang. MRT itu baru...masih banyak saksi hidup, termasuk Gub Fauzi Bowo!" Tulis Marco melalui akun Twitter pribadinya @mkusumawijaya seperti dikutip dari Suara.com, Minggu (24/3/2019).

Menurut Marco, Jokowi salah, karena kebijakan mengenai pembangunan MRT sudah dimulai sejak era Gubernur DKI sebelumnya Fauzi Bowo yang menginisiasi kaiian bersama Japan International Cooperation Agency (JICA)

Baca: PKS Buka Suara soal Wacana Syarat Capres Minimal Dua Fraksi

"Fauzi Bowo memulai kajian, menanda tangani kontrak dengan JICA, siapkan/revisi berbagai aturan yang perlu, membentuk PT MRT, meresmikan persiapan pembangunan. Dari awal dia siapkan itu sampai sekarang jadwalnya tepat, meskipun sempat tertunda karena Jokowi masalahkan tarif," jelas Marco.

Sebelumnya Jokowi menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah rekan politiknya yang turut berjasa dalam pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT).

Pasalnya, Jokowi sempat berduet dengan Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Negara besar sebesar Indonesia ini masa baru punya MRT sekarang? Itu pun, putusan politiknya kita putuskan saat saya jadi gubernur saat itu, dengan Pak Ahok," ujar Jokowi saat berpidato dalam deklarasi 10 ribu pengusaha untuk Jokowi - Maruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019) malam.

Jokowi menyebut sudah 30 tahun silam MRT diajukan, namun tidak diputuskan oleh gubernur sebelumnya dengan alasan tidak memberikan keuntungan.

Baca: Golkar-PKS Bahas RUU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5 Persen Mengemuka

"Yang namanya MRT kenapa sampai 30 tahun tidak diputuskan? Karena yang dipikirkan gubernur hanya untung rugi," katanya.

Untuk diketahui, pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional.

Berangkat dari kejelasan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab.

Kemudian dibentuklah PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) pada tanggal 17 Juni 2008 dengan saham terbesar dipegang oleh Pemprov DKI saat dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo.

PT MRT menjalin kerjasama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang kemudian merger menjadi JICA sebagai tim penilai dari JBIC selaku pemberi pinjaman.

Baca: Pemilu 2029 Prabowo Punya Banyak Pilihan Cawapres, Ada Opsi Gerindra hingga Non Partai

Dalam jadwal yang dibuat JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pengadaan lahan dilakukan pada tahun 2008-2009, tender konstruksi dan tender peralatan elektrik serta mekanik pada tahun 2009-2010, sementara pekerjaan konstruksi dimulai pada tahun 2010-2014.

Uji coba operasional rencananya dimulai pada tahun 2014. Namun, jadwal tersebut tidak terpenuhi.

Desain proyek pun dilakukan mulai tahun 2008-2009, tahap konstruksi dilakukan mulai Oktober 2013, dan dicanangkan selesai pada 2018. Kso



Terkait
Gema Keadilan Riau Konsolidasi Pengurus, Gelar Temu Silaturahmi dengan Ketum DPP di Pekanbaru
Gema Keadilan Riau Konsolidasi Pengurus, Gelar Temu Silaturahmi dengan Ketum DPP di Pekanbaru
Antrean BBM Belum Ada Solusi, Fraksi PKS DPRD Riau Mint
Ribuan Masyarakat dan Kader Hadiri Halal Bi Halal DPD P
Syahrul Aidi Sosialisasi Empat Pilar di Hadapan Ratusan
Lainnya
Begini Kemeriahan Open House di Rumah Dinas Gubri dan Wagub Riau
Begini Kemeriahan Open House di Rumah Dinas Gubri dan Wagub Riau
Wako Batam Janjikan Bonus Dua Kali Lipat Jika Batam Jua
Puluhan Rumah Warga Perum Gaza Desa Kualu Terendam Air,
BNPB Sebut 40 Juta Orang Terncam jadi Korban Longsor
Pendidikan
Prabowo Izinkan Dana BOS Dipakai Bayar Gaji Guru Non-ASN
Prabowo Izinkan Dana BOS Dipakai Bayar Gaji Guru Non-ASN
Prabowo Siapkan Pendidikan Gratis SD hingga PTN, Anggar
Bupati Kampar Tekankan Mutu Pendidikan, Korwil Diminta
Hukum
RUU Perampasan Aset Dibahas, Advokat Soroti Integritas Aparat Penegak Hukum
RUU Perampasan Aset Dibahas, Advokat Soroti Integritas Aparat Penegak Hukum
Sebelum Jual Konten Asusila, Dua Pria di Bogor Ternyata
Polisi Temukan Vape Etomidate Bekas Pakai di Apartemen
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Politik
Poltracking Rilis Survei Terbaru, Gerindra Unggul Jauh dari PDIP dan Golkar
Poltracking Rilis Survei Terbaru, Gerindra Unggul Jauh dari PDIP dan Golkar
Bawaslu Kampar Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pa
PKS Buka Suara soal Wacana Syarat Capres Minimal Dua Fr
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan