Soal Pembebasan Siti Aisyah, Fadli Zon: Harusnya Mahathir Dilobi Agar tidak Terlalu Jujur

Islami
Rabu, 13 Maret 2019 20:49:56
Siti Aisyah

KANALSUMATERA.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melempar serangan, kali ini soal pembebasan Siti Aisyah usai PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengaku tidak tahu tentang lobi-lobi Indonesia. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf kemudian memasang 'tameng'.

Hal ini berawal dari pernyataan Mahathir soal lobi Indonesia di balik pembebasan Siti Aisyah. "Saya tidak memiliki informasi (tentang hal itu)," kata Mahathir saat ditanya wartawan di Malaysia, seperti dilansir The Star, Selasa (12/3/2019).

Menurut Mahathir, pembebasan Siti Aisyah berdasarkan keputusan pengadilan. Prosesnya sesuai hukum yang berlaku.

Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan. Dia diadili dan kemudian dia dipulangkan. Jadi, itu adalah proses yang sesuai hukum," ucapnya.

Baca: Golkar Tegaskan Menteri Harus Siap Kerja, Doli: Urus Negara Tak Kenal Hari Libur

Pernyataan Mahathir ini kemudian direspons oleh Waketum Gerindra, Fadli Zon, dan Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Fadli mengatakan harusnya Mahathir dilobi agar tidak merusak 'skenario' pemerintah Indonesia.

"Harusnya ada yang melobi PM Mahathir agar jangan bicara terlalu jujur apa adanya. Merusak skenario 'kepahlwanan' membebaskan Siti Aisyah," kata Fadli di Twitter sambil meretweet pemberitaan tentang pernyataan Mahathir.

Sementara itu, Dahnil me-mention akun Mahathir Mohamad, @chedetofficial. Dia minta maaf karena pemerintah Indonesia mengklaim melakukan lobi untuk membebaskan Siti Aisyah.

"Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yang klaim melakukan lobi terhadap pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak ada bukti SA terlibat pembunuhan," ungkapnya.

Baca: Silaturahmi dengan Kader di Riau, Presiden PKS Minta Kader harus 'Zero Case' dan Jalankan K2P2

Dahnil menuding pemerintahan Jokowi melakukan perilaku politik yang memalukan. Dia membandingkan pernyataan-pernyataan pemerintah dan pernyataan Wapres Jusuf Kalla.

"Perilaku politik memalukan ditunjukkan secara demonstratif oleh pemerintahan Jokowi, terkait dengan klaim lobi-lobi pembebasan Siti Aisyah. Mengapa tidak bersikap sewajarnya seperti yang ditunjukkan Pak JK. Sehingga, tidak perlu ada bantahan dari Tun Dr Mahathir, yang berujung memalukan Indonesia," kata mantan Ketum Pemuda Muhammadiyah ini.

Serangan dari Fadli dan Dahnil ini dijawab oleh Wakil Ketua TKN, Arsul Sani. Dia menganggap cuitan Dahnil hanya jadi bahan tertawaan di kalangan TKN.

Arsul menegaskan pemerintah tidak pernah menyatakan melobi Mahathir secara langsung terkait kasus dakwaan pembunuhan Siti Aisyah. Dia menyebut pemerintah melakukan silent diplomacy.

Baca: Fraksi PKS DPRD Se-Riau Sampaikan Aspirasi ke Fraksi  PKS DPR RI, Soroti Lahan hingga UMKM

"Tidak ada statement Jokowi atau Menlu yang bilang bahwa pemerintah melobi langsung Mahathir. Yang saya tahu pemerintah menjalankan silent diplomacy, yakni melakukan pendekatan terhadap pihak yang berwenang di Malaysia sebagaimana biasanya kalau ada kasus-kasus hukum WNI di luar negeri. Ini memang bagian dari kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya," jelas Arsul.

Selain itu, dia memaklumi pernyataan Mahathir yang mengaku tidak tahu soal lobi-lobi dari pemerintah Indonesia. Mengapa?

"Di sisi lain, Mahathir juga harus menyatakan seperti di atas. Karena kalau dia mengakui bahwa dilobi pemerintah Indonesia maka kesan yang akan timbul adalah bahwa dia tunduk pada kemauan pemerintah Indonesia. Bagi negara berdaulat, kesan seperti ini tentu tidak bagus bagi rakyatnya," kata Arsul. iin

Terkait
PKS Kampar Laksanakan Konsolidasi dan Penyerahan SK DPC: Perkuat Solidaritas dan Sinergi Struktur
PKS Kampar Laksanakan Konsolidasi dan Penyerahan SK DPC: Perkuat Solidaritas dan Sinergi Struktur
Ketua DPD PKS Kampar Fahmil SE Titip Doa untuk Kemajuan
Di Hadapan Ratusan Tokoh Perempuan, Syahrul Aidi Sebut
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Anggota DPRD Riau Samsuri D
Lainnya
16 Paket Narkoba di Amankan dari Warga Desa Pulau Permai Kampar
16 Paket Narkoba di Amankan dari Warga Desa Pulau Permai Kampar
OPM Tolak Permintaan Benny Wenda Bebaskan Pilot Susi Ai
Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dampak Pel
Didukung Suara Mayoritas, Repol Daftar Calon Ketua Golk
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Politik
Syukur Mandar Dorong Prabowo Pimpin Revolusi Modern untuk Benahi Indonesia
Syukur Mandar Dorong Prabowo Pimpin Revolusi Modern untuk Benahi Indonesia
Golkar Tegaskan Menteri Harus Siap Kerja, Doli: Urus Ne
PSI Tegaskan Tolak Budi Arie, Bestari Barus Singgung â€
Bengkalis
DPRD Bengkalis Setujui Digitalisasi Tiket Penyeberangan Ro-Ro
DPRD Bengkalis Setujui Digitalisasi Tiket Penyeberangan Ro-Ro
Hukum
Ricuh Demo 27 Agustus di Jakarta, 322 Orang Diamankan dan 1 Warga Tewas
Ricuh Demo 27 Agustus di Jakarta, 322 Orang Diamankan dan 1 Warga Tewas
Karhutla Riau Kian Mengkhawatirkan, Roni Agustian Minta
Polisi Dalami Dugaan Dana Kelompok Anarko Berkedok Kegi
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan