BPN Usul Kotak Suara Disimpan di Koramil
KANALSUMATERA.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan agar kotak suara disimpan di kantor Komando Rayon Militer (Koramil). Hal itu dilakukan untuk menjaga kotak suara dari potensi kecurangan.
"Ada usulan dari teman-teman, kalau memang camatnya udah nggak netral, wali kota, bupatinya nggak netral, kenapa kita nggak taruh di tempat tentara saja? Supaya benar-benar kotak suara yang kardus ini aman," ujar juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade seperti dikutip dari detikcom, Kamis (28/2/2019).
Dipilihnya markas Koramil sebagai tempat penyimpanan bukan tanpa sebab. Menurut Andre, TNI adalah institusi paling netral di Indonesia saat ini.
Kenapa harus takut ditaruh di tempat tentara? Ya bagi saya tentara yang paling netral di Republik Indonesia. Saya nggak mau komentar institusi lain. Bagi saya, tentara adalah institusi paling netral di Indonesia saat ini," katanya.
Menurut Andre, pemerintah saat ini tidak bisa dipercaya. Mengingat, banyak kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) telah terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.
Baca: Dedi Mulyadi Dikabarkan Gabung ke PSI, Gerindra Jabar: Itu Masih Dugaan
"Kita menyaksikan secara telanjang sekarang bahwa gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat-kepala desa mendeklarasikan diri mendukung Pak Jokowi. Ini menunjukkan ada Indikasi tidak netral aparatur pemerintah. Kantor camat itu kan di mana? Di bawah bupati, wali kota, bahkan di Makassar kita menemukan video viral, camat-camat yang mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi," tutur Andre.
"Rawan itu bukan hanya di TPS, saat orang mencoblos lalu kita hitung akan disaksikan semua orang, kalau mau curang agak sulit di situ. Nah yang rawan itu tengah malamnya, karena ini lima kertas suara yang akan dihitung kan mungkin selesai magrib, isya," imbuhnya.
Politikus Gerindra itu mengatakan pihaknya akan membawa usulan ini ke DPR dan KPU. Dia berharap usulan agar kotak suara disimpan di Koramil ini dapat disetujui.
"Saya coba akan mengusulkan resmi ke BPN, ke fraksi, coba diusulkan di rapat resmi di KPU, ini untuk netralitas. Untuk menjaga pemilu kita berkualitas, adil, jujur, bermartabat. Kalau kita jujur, adil, berkualitas dan tidak main curang," pungkasnya. iin
