Ini Nasihat Golkar untuk PKB yang Minta Jatah 10 Menteri
KANALSUMATERA.com - Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Indonesia Kerja (TKN KIK) Airlangga Hartanto menanggapi permintaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan 10 kursi menteri. Menurut Airlangga, partai koalisi lebih baik berupaya memenangi pemilu terlebih dahulu ketimbang membicarakan kursi menteri.
"Kami selalu partai yang sistematis, one at a time jadi satu-satu dulu, menang saja dulu," kata Airlangga Hartanto di DPP Golkar di Jakarta Barat, Rabu (30/1).
Kendati demikian, Airlangga seperti yang diberitakan Republika.co.id enggan menanggapi permintaan 10 kursi itu lebih jauh. Ketua umum partai Golkar ini mengatakan, bahasan terkait jabatan dalam kabinet lebih baik dilakukan setelah 17 April nanti saat proses pemilu sudah rampung dilaksanakan.
"Jadi, to be continue sesudah tanggal 17 April," singkatnya.
Permintaan 10 kursi menteri itu diungkapkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dia mengatakan, ke depannya PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.
Baca: Syahrul Aidi Maazat Dukung Hak Menyatakan Pendapat DPR Terkait Ijazah Gibran
Saat ini, PKB menduduki tiga kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja. PKB mendapatkan kursi Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti).
Muhaimin mengatakan, saat ini pemerintah sudah melakukan konsolidasi sosial dan infrastruktur, sehingga pada 2019 harus mulai meningkatkan kualitas kemampuan ekonomi masyarakat. Menurut dia, masyarakat khususnya Muslimat NU yang anggotanya tersebar di seluruh Indonesia harus menjadi pelaku ekonomi dan harus diberdayakan.
Pendapat serupa juga dilontarkan Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjunagan (PDIP) ini mengimbau PKB agar lebih baik memikirkan pemenangan pemilu 2019 terlebih dahulu ketimbang kursi menteri.
"Ya kita berjuang dulu, menteri itu hak prerogatif presiden," kata Hasto. Kso
