Syahrul Aidi Maazat Dukung Hak Menyatakan Pendapat DPR Terkait Ijazah Gibran

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian politik nasional. Anggota DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat menyatakan turut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI terkait persoalan tersebut. Rabu (11/11/2026).

Langkah itu disampaikannya melalui unggahan media sosial. Syahrul Aidi menjelaskan bahwa dukungannya merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus upaya menyalurkan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif.

Menurutnya, persoalan yang berkembang tidak semata-mata menyangkut individu maupun jabatan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hukum, konstitusi, dan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

Baca: Andi Arief Bantah AHY Incar Kursi Wapres, Demokrat Pilih Jalur Pemilu Usai Era Prabowo

Dalam pernyataannya, Syahrul Aidi menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

"Hari ini saya turut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka."

Baca: TOP dan JoinPKS Kampar, Syahrul Aidi Ajak Warga Bergabung dan Hadirkan Kebaikan untuk Indonesia

Ia juga menyampaikan bahwa penggunaan hak konstitusional DPR tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dalam menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sekaligus mendengarkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat."

Lebih lanjut, Syahrul Aidi menilai penghormatan terhadap hukum dan konstitusi harus menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan politik maupun pribadi, menurutnya, tidak boleh ditempatkan di atas prinsip keadilan.

Baca: Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran

"Bagi saya, penghormatan terhadap hukum dan konstitusi harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik maupun pribadi."

Ia menambahkan, persoalan tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, terutama menyangkut nilai pendidikan, kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum.

Baca: NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, Berlaku Naik Setiap Pemilu

"Persoalan ini bukan semata-mata tentang seseorang atau jabatan, melainkan tentang menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan, kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian."

Syahrul Aidi juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui mekanisme yang adil dan sesuai ketentuan konstitusi.

"Sebab, pendidikan harus dijaga marwahnya, hukum harus ditegakkan kewibawaannya, dan kepercayaan rakyat terhadap negara harus terus dipelihara. Negara yang besar bukanlah negara yang mengabaikan persoalan, melainkan negara yang berani menyelesaikannya secara adil dan konstitusional."

Baca: Silaturahmi dengan Kader di Riau, Presiden PKS Minta Kader harus 'Zero Case' dan Jalankan K2P2

Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap Syahrul Aidi dalam mendorong penyelesaian polemik ijazah Wakil Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan.

Meski demikian, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang memiliki prosedur dan persyaratan tersendiri. Penandatanganan usulan tidak serta-merta berarti hak tersebut telah disetujui atau digunakan secara resmi oleh DPR RI. (SM)