Polri Turun ke Daerah Petakan Dukungan Capres?
KANALSUMATERA.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo membantah kabar yang menyebutkan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di sejumlah daerah melakukan pemetaan dukungan masyarakat terhadap setiap kandidat di Pemilihan Presiden 2019. "Tidak ada info-info tersebut," kata Dedi ketika dikonfirmasi, Rabu, 27 Maret 2019.
Dedi seperti yang dilansir dari viva.co.id mengatakan, seluruh jajaran Polri akan bertindak netral dalam Pemilu 2019. Hal tersebut segaris dengan perintah yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28.
"Polri harus netral atau menjaga netralitas dalam kontestasi pemilu. Hal tersebut sudah ditekankan melalui SE (Surat Edaran) dan TR (Telegram Rahasia) Kadiv Propam dan TR (Telegram Rahasia) langsung dari Kapolri ke seluruh jajaran untuk dipedomani," kata Dedi.
Jika ada yang melanggar perintah tersebut, kata Dedi, sanksi diberlakukan. Anggota tersebut akan diproses sesuai ketentuan internal yang berlaku baik oleh Propam, Polres, Polda atau Mabes. "Akan ditindak tegas sesuai ketentuan," kata mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.
Baca: Elektabilitas Eisenkot Ungguli Netanyahu, Partai Smotrich Terancam Tersingkir dari Parlemen Israel
Sebelumnya, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengungkapkan ada pemetaan dukungan oleh polisi di sejumlah wilayah. "Jadi mereka punya data daerah, jumlah orang yang mendukung (paslon) 01, 02 itu berapa," ujar Haris.
Haris mengaku memegang data yang sama berbentuk berkas Excel berupa 'template' atau format input data yang bisa digunakan untuk melakukan banyak pendataan. Namun Haris enggan membeberkan dari mana data itu. Dia berjanji akan membeberkan data tersebut ke publik dalam waktu dekat. Kso
