Bawaslu Rohil Gelar Sosialisasi BEKOBA Dan Implementasi Peraturan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir menggelar sosialisasi dan implementasi Peraturan dan non Peraturan Bawaslu dengan tema ” Bekoba” yang digelar di salah satu hotel di Bagansiapiapi.
Tampak hadir Anggota DPR RI komisi III H. Abdul Wahid, Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal, mantan Bupati Meranti H. Irwan Nasir, MSi ,Ketua Bawaslu Rohil Syahyuri,Komisioner KPU Rohil Uli, Alim Ulama, Tokoh Organisasi, tokoh Organisasi Islam, mahasiswa dan awak media yang antusias dengan khidmat mengikuti acara sosialisasi.
Baca: Kepemudaan PKS Riau Sukses Gelar Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI) , Target Cetak Pemimpin Muda
Dalam sambutannya Syahyuri menyampaikan, dengan Sosialisasi ini adapun tema kita “Bekoba” Bincang Demokrasi dan kawal politik bersama masyarakat, dimana Bekoba ini adalah istilah bahasa asal daerah Rohil yang artinya Selalu mengabari dan update perkembangan, tentunya dalam tahun 2024 ini kita akan menghadapi dua pemilu legislatif dan pilkada.
"kami berharap dari Bawaslu kondisi dan situasi yang kondusif, mari kita jaga pemilu ini dari isu isu Hoax dan Isu isu Sara," pungkasnya.
Abdul Wahid dalam sambutannya, Negara Kita menganut paham Demokrasi, dalam sistem Demokrasi pemilu suatu hal yang wajib karena ikut turut partisipasi masyarakat, untuk mensukseskan nya.
"Oleh karena itu, pertentangan Demokrasi ini menjadi hangat dibincangkan dijakarta, dan kita berharap KPU dan Bawaslu bisa menentukan Peraturan yang tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban," jelasnya.
Baca: NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, Berlaku Naik Setiap Pemilu
Abdul Wahid saat diwawancarai awak media , Menyampaikan kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan positif dan merupakan pemahaman kepada masyarakat,, sehingga pengawasan pemilu semakin ketat,, semoga pemilu mendatang menjadi berkualitas.
Beliau juga berharap kepada Bawaslu dan KPU Rohil bekerjalah secara maksimal sesuai tupoksi pengawasan di perketat sehingga menjadi kan pemilu sukses yang berkualitas, tegas Komisi III DPR RI.*
