Hendry Munief Bedah Program Mitra Komisi VII DPR RI di Bimteknas DPP PKS se-Indonesia
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hendry Munief, MBA, memaparkan berbagai program mitra Komisi VII DPR RI kepada peserta Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) DPP PKS yang diikuti anggota DPRD dari PKS se-Indonesia, Selasa (20/10/2026).
Dalam pemaparannya, Hendry Munief membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat, mulai dari akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, hingga perlindungan dan peningkatan daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM).
Pada sektor UMKM, Hendry menyoroti pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha agar mampu mengembangkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan berbasis syariah, serta pemanfaatan instrumen keuangan alternatif menjadi bagian dari upaya memperkuat permodalan usaha masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, penguatan pemasaran digital, serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan dan standar produk.
Baca: Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Tak Dicabut Hakim
“UMKM harus mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas, pendampingan yang berkelanjutan, dan dukungan pemasaran yang memadai. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas,” jelas Hendry Munief di hadapan anggota DPRD.
Di bidang pariwisata, Hendry Munief menekankan besarnya potensi destinasi wisata Indonesia yang perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan desa wisata, promosi potensi budaya dan kuliner lokal, serta penyelenggaraan festival daerah dinilai dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas pendukung, perizinan, dan ketersediaan tenaga pemandu wisata tersertifikasi agar destinasi wisata semakin kompetitif.
“Potensi pariwisata Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi tersebut melalui infrastruktur yang memadai, promosi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat agar pariwisata benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” tegas ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.
Baca: Usai Putusan MK, Gibran Dihadapkan pada Opsi Mundur atau Mekanisme Pemberhentian
Sementara itu, dalam penguatan sektor industri kecil dan menengah, Hendry menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran. Produk lokal harus memiliki nilai tambah serta daya saing agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri.
Perlindungan pasar domestik juga menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi persoalan barang impor ilegal dan persaingan usaha yang dapat menekan industri dalam negeri. Kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, mempertahankan kapasitas produksi, dan melindungi lapangan kerja.
“Produk lokal harus diperkuat dari sisi kualitas, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran. Kita ingin industri kecil dan menengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas, sekaligus memastikan produk dalam negeri mendapatkan ruang untuk tumbuh,” tambah Hendry Munief.
Melalui pemaparan tersebut, Hendry juga menekankan pentingnya peran anggota DPRD dalam mengawal program pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah masing-masing.
Baca: PKS Usul Pileg 2029 Digelar Lebih Dulu, Hasilnya Jadi Dasar Pencalonan Presiden
“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal program pemerintah agar tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sehingga program pembiayaan UMKM, pengembangan pariwisata, dan penguatan industri lokal dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” terang Hendry Munief.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para anggota DPRD dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan berbagai program yang mendukung UMKM, pariwisata, dan industri lokal.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
