Penguatan Kelembagaan, KPU Hadirkan Alfitra Salam di Bimtek PPK se-Kampar
KANALSUMATERA.com KPU Kabupaten Kampar menghadirkan Dr. H. Alfitra Salam, Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2017-2022 sebagai Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Badan Adhoc se- Kabupaten Kampar, di Aula KPU Kabupaten Kampar Selasa, (18/7/ 2023).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Kampar, Maria Aribeni ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.
“Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan penguatan tentang kode etik penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan,” ujar Maria Aribeni saat pembukaan acara yang didampingi Anggota KPU Kabupaten Kampar lainnya, Ahmad Dahlan, Sardalis dan Muhibuddin Akhmad.
Sementara Dr. H. Alfitra Salam, APU dalam arahannya meminta seluruh peserta yang hadir agar menghayati filosofi dari prinsi-prinsip Jurdil (jujur dan adil) dalam Pemilu.
Baca: Elektabilitas Eisenkot Ungguli Netanyahu, Partai Smotrich Terancam Tersingkir dari Parlemen Israel
“filosofi jurdil benar-benar harus dipahami dan dihayati. Karena badan adhoc adalah orang yang benar-benar bekerja, berbeda dengan penyelenggara di tingkat kabupaten/kota yang hanya sifatnya koordinatif. Sehingga lebih rentan melakukan pelanggaran dalam Pemilu, " ujar Alfitra.
Selain itu, Pria kelahiran Rengat, Provinsi Riau ini juga mengingatkan agar PPK menghindari perilaku-perilaku negatif yang melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu, antara lain terkait jumlah suara pada saat Pemilu.
“pertama jangan pernah bermain-main dengan suara. Karena suara merupakan jantungnya Pemilu. Jangan sampai suara si A dipindahkan ke si B atau sebaliknya, hal itu tidak boleh dilakukan. Karena sanksi DKPP tegas dalam hal ini,” ingatnya.
Ia juga berpesan, penyelenggara Adhoc (PPK) hendaknya memperhatikan etika perilaku pribadi dalam rutinitas sehari-hari. Jangan sampai menimbulkan potensi pelanggaran etik. Apalagi di jaman teknologi digital, dimana penyelenggara tidak hanya diawasil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau DKPP, tapi juga netijen.
Baca: PSI Tegaskan Tolak Budi Arie, Bestari Barus Singgung “Gelandangan Politik”
"contohnya intens bertemu orang partai, mabuk, melakukan asusila dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu dihindari. Karena Gerak-gerik teman-teman Adhoc (PPK) dipantau banyak mata, terlebih yang kuat sekarang netizen di Medsos. Jadi, bijaksanalah dalam bersikap " ingat Alfitra.
Terakhir, ia berharap rekan-rekan Adhoc dapat saling menghargai, terlebih kepada komisioner KPU Kabupaten/Kota.
"Itu etika bermasyarakat Pak, bagaimanapun yang terpenting bagi saya soal etik adalah saling menghargai dan menghormati serta hindari jauhi pelanggaran. Itu etika sesungguhnya" tutup Alfitra
