Antrean BBM Belum Ada Solusi, Fraksi PKS DPRD Riau Minta Pemprov Bertindak
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU — Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Riau belum juga menemukan solusi. Kondisi ini menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau.
Fraksi PKS meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengambil langkah konkret, terutama dengan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya di SPBU benar-benar tepat sasaran.
Ketua Fraksi PKS DPRD Riau melalui Anggota Fraksi, Samsuri Daris, ST, MT yang juga anggota komisi IV menyampaikan bahwa menurutnya terdapat dua persoalan utama yang perlu segera ditangani pemerintah. Pertama, pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang berhak. Kedua, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat Riau.
“Pemprov Riau harus melakukan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap distribusi BBM bersubsidi di SPBU. Jangan sampai BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru tidak tepat sasaran,” ujar Samsuri Daris, Rabu (19/8/2026).
Baca: Kepemudaan PKS Riau Sukses Gelar Akademi Pemimpin Muda Indonesia (APMI) , Target Cetak Pemimpin Muda
Menurut Samsuri, pengawasan menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan antrean BBM. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi dari sisi alokasi hingga penyaluran di SPBU berjalan sesuai ketentuan.
Selain pengawasan, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM di Riau. Jika antrean terjadi karena adanya kekurangan pasokan atau alokasi BBM bersubsidi, Pemprov Riau harus segera berkoordinasi dengan Pertamina, mitra Pertamina, dan pemerintah pusat untuk mencari solusi.
“Pemprov Riau harus segera berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pertamina beserta mitra dan pemerintah pusat terkait alokasi BBM subsidi jika memang terjadi kekurangan,” katanya.
Samsuri menilai antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera ditangani. Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi sehingga aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu.
Baca: Golkar dan PKS Dorong Parliamentary Threshold 5 Persen, NasDem Bertahan di 7 Persen
Ia juga menilai koordinasi dengan Pertamina dan pemerintah pusat penting untuk mengetahui kondisi pasokan BBM di Riau secara menyeluruh. Jika memang terdapat kekurangan alokasi BBM bersubsidi, pemerintah daerah perlu mengupayakan penambahan alokasi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Fraksi PKS DPRD Riau meminta persoalan antrean BBM tidak hanya ditangani secara sementara. Pemprov Riau perlu memastikan pengawasan distribusi berjalan optimal sekaligus menjamin ketersediaan pasokan BBM di berbagai daerah.
Samsuri menegaskan, masyarakat tidak boleh terus dirugikan akibat antrean panjang maupun keterbatasan BBM. Karena itu, pemerintah diminta bergerak cepat mencari solusi bersama Pertamina, pemerintah pusat, dan seluruh pihak terkait.
“Yang terpenting masyarakat jangan sampai dirugikan akibat keterbatasan pasokan BBM. Pemerintah harus hadir dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.
