Perangi Narkoba, PPP Dukung Pemkab Kampar Gandeng Lembaga PBB
KANALSUMATERA.com - Bangkinang - Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto menyatakan dirinya selaku Bupati Kampar sangat serius memandang maraknya persoalan penyebaran narkoba di Kampar. Untuk itu dirinya akan melakukan apa saja terbaik untuk mencegah narkoba itu berkembang.
"Kita sadar menghapus narkoba itu tentu sulit, namun kita tidak akan putus asa. Makanya kita akan mulai dari pencegahan, pengobatan hingga pemberatantasan," ujar Catur dalam perbincangan sore dengan pengurus dan Fraksi PPP DPRD Kampar di ruang kerjanya di Bangkinang (7-12-2020).
Di hadapan Plt. Ketua DPC PPP Kampar Limasnur SH, Ketua Fraksi PPP DPRD Kampar Mohamad Ansar SAg, wakil ketua PPP Habiburrahman, Catur menjelaskan, dirinya selalu prihatin cepatnya penyebaran narkoba ini bahkan sudah sampai ke tingkat siswa SD, maka pencegahan menjadi hal yang wajib. Untuk itu dirinya berencana akan membangun infrastruktur sosial dalam bidang narkoba. Salah-satunya dengan menyiapkan tenaga penyuluh di setiap desa, karena selama ini sudah ada penyuluh pertanian, penyuluh NKB, penyuluh lainnya. "Saatnya Kampar juga memiliki penyuluh narkoba. Bahkan saya sepakat bahwa kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak lain untuk ini" ujarnya.
Direncanakan Kampar akan menandatangani MoU G to G (Government to Government) dengan Colombo plan dan UNODC yang merupakan perwakilan PBB untuk narkoba. Untuk itu Catur meminta semua pihak mendukung rencana ini karena ini sangat penting dalam membangun karakter daerah ke depan.
Baca: PKS Tanggapi Wacana Pansus Ijazah Gibran, Mardani Nilai Publik Berhak Mendapat Kejelasan
Ketua Fraksi PPP DPRD Kampar Muhammad Ansar S.Ag menyatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah Kampar untuk penanganan narkoba ini. Terutama dengan pembangunan infrastruktur sosial ini.
"Kami yakin ini akan sangat membantu dalam mengurangi penggunaan narkoba, Karena ini juga sudah diamanatkan dalam undang-undang" ujarnya.
Dijelaskan Ansar secara aturan negara ini sudah sangat serius dalam mengatasi narkoba. Dengan adanya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lalu diikuti oleh Permendagri nomof 12 tahun 2019. Dilanjutkan dengan Perpres nomor 2 tahun 2020, dan terakhir Perda nomor 7 tahun 2018.
"Apalagi Kampar merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai Perda khusus penanganan narkoba di Indonesia, ini bisa menjadi contoh pelaksanaannya bagi daerah lain " ujarnya.
Rencana kerjasama dengan pihak PBB juga akan menjadi langkah maju bagi kabupaten Kampar, apalagi Colombo plan, dan UNODC ( United nation on drugs and crime) merupakan Organisasi internasional yg mempunyai tugas untuk melawan berbagai macam bentuk permasalahan narkoba dan kejahatan internasional. "Ini sudah langkah yang sangat tepat dan kami siap mendukung ini "ujarnya.
Baca: Komisi III DPR Sepakati Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Berlanjut ke Paripurna
Hal senada juga disampaikan Plt Ketua DPC PPP Kampar Limasnur S.Sos.I, ditegaskannya, baik atas nama kepartaian atau atas nama Fraksi, pihaknya akan memberikan dukungan pada usaha penanganan bahaya narkoba. Karena PPP sendiri saat ini sangat konsen dalam usaha pencegahan narkoba ini. "Bahkan dalam muktamar yang akan dilaksanakan di Makassar dalam bulan ini kami merencanakan akan menyampaikan usulan isu narkoba menjadi isu nasional program PPP ,dan kita akan memulai dari Kampar " ujarnya.
Bahkan DPC PPP Kampar menurut Limasnur sudah membentuk lembaga Narkoba Centre PPP Kampar (NC-PPP Kampar), yang dibentuk melalui SK partai, yang memang akan bergerak dalam bidang pencegahan penyebaran narkoba. "Masalah narkoba ini bukan hanya keprihatinan pemerintah namun keprihatinan bersama, termasuk PPP. " ujarnya. rls
