Yusril Bantah Bahas Cawapres dengan Menhan Sjafrie, Ungkap Agenda Pertemuan
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas persoalan calon wakil presiden (cawapres).
Yusril menegaskan, pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026), secara khusus membahas rencana percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Penegasan tersebut disampaikan Yusril setelah muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pembicaraan terkait dua nama calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Baca: Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Siapkan Sohibul Iman sebagai Pengganti
Yusril memastikan tidak ada pembahasan mengenai persoalan tersebut. Ia juga menilai Sjafrie merupakan sosok yang disiplin dan selalu menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.
Baca: SBY Soroti Politik Indonesia yang Kian Memanas, Minta Prabowo Kembalikan Etika Kekuasaan
Bahas Percepatan Revisi UU Pertahanan Negara
Dalam pertemuan tersebut, Yusril menjelaskan bahwa pembahasan lebih diarahkan pada persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang telah berlaku hampir 25 tahun.
Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan situasi geopolitik, teknologi militer, hingga munculnya ancaman baru seperti perang siber dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Baca: PKS Tanggapi Wacana Pansus Ijazah Gibran, Mardani Nilai Publik Berhak Mendapat Kejelasan
Sjafrie, kata Yusril, berharap dirinya dapat membantu mempercepat proses persiapan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," katanya.
Baca: Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran
Yusril menyatakan kesiapannya membantu proses penyusunan regulasi tersebut. Namun, pembahasan teknis di DPR nantinya tetap melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
RUU Pertahanan Negara tersebut diharapkan dapat mulai diajukan untuk dibahas di DPR pada awal 2027.
Yusril Juga Bantah Bahas Isu Penyadapan dan Makar
Baca: Komisi III DPR Sepakati Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Berlanjut ke Paripurna
Selain persoalan cawapres, Yusril turut menegaskan bahwa pertemuannya dengan Sjafrie tidak membicarakan isu dugaan penyadapan maupun tindak pidana makar.
Ia menjelaskan, persoalan penyadapan dan makar merupakan bagian dari kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Baca: Telepon Istana Jadi Awal Suahasil Nazara Menjabat Menteri Keuangan
Sementara itu, keterlibatan Kemenko Kumham Imipas berkaitan dengan aspek penerapan dan penafsiran ketentuan hukum, termasuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait.
Pertemuan Sekaligus Ajang Silaturahmi
Di luar agenda pembahasan revisi undang-undang, pertemuan Yusril dan Sjafrie juga menjadi momentum mempererat silaturahmi.
Baca: Gerindra Bantah Gus Kikin-Miftahul Achyar Jadi Paket Istana untuk Pimpin PBNU
Keduanya diketahui telah saling mengenal sejak dekade 1990-an. Saat itu, Yusril pernah menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Sjafrie mengemban jabatan Panglima Kodam Jaya.
Keduanya juga memiliki pengalaman bersama dalam menghadapi situasi politik dan keamanan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998.
Baca: Golkar Tegaskan Menteri Harus Siap Kerja, Doli: Urus Negara Tak Kenal Hari Libur
Yusril kembali menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda pembahasan kebijakan pertahanan negara, bukan pertemuan politik untuk membicarakan bursa calon wakil presiden. (SM)
