PDIP Soroti 7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo, Minta Pergantian Pejabat Jawab Harapan Publik
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tujuh kali reshuffle kabinet sejak memimpin pemerintahan pada Oktober 2024. Perombakan terbaru Kabinet Merah Putih dilakukan pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan 18 pejabat dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis.
Langkah tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus. Ia menyebut pergantian pejabat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari hak prerogatif Presiden.
"Kabinet itu adalah alat bantu Presiden dalam pengelolaan kekuasaan dan birokrasi pemerintahan melalui kementerian dan lembaga. Lazimnya 'alat bantu' maka adalah hal yang wajar jika dilakukan pergantian apabila dianggap kurang tepat dalam menjalankan tugas atau menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itulah Presiden diberikan hak mutlak atau prerogatif," kata Deddy mengawali pendapatnya, Jumat (02/10/2026).
Baca: PKS Tanggapi Wacana Pansus Ijazah Gibran, Mardani Nilai Publik Berhak Mendapat Kejelasan
Namun, Deddy menyoroti dampak yang dapat muncul apabila rotasi pejabat dilakukan terlalu sering. Menurutnya, setiap pergantian pimpinan membutuhkan proses adaptasi sehingga waktu pemerintahan untuk menjalankan program juga dapat terpengaruh.
"Masalahnya adalah ketika ketika terlalu sering dilakukan pergantian maka akan semakin sempit waktu yang tersedia bagi pemerintah dalam mencapai dan atau menuntaskan kerja-kerja dan tujuan yang ingin dicapai," ujar Deddy.
Baca: Tiga Partai Koalisi Belum Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Demokrat, PKS, NasDem Masih Menunggu
Ia menjelaskan, perubahan pimpinan di kementerian maupun lembaga tidak hanya berkaitan dengan pergantian individu. Ada proses penyesuaian organisasi, orientasi kebijakan hingga konsolidasi internal yang harus dilakukan oleh pejabat baru.
"Bagaimana pun, setiap pergantian pimpinan atau lembaga akan selalu memerlukan waktu untuk adaptasi, re-orientasi dan rekonsolidasi serta perubahan kultur dan gaya kepemimpinan dalam institusi tersebut. Pada akhirnya yang dirugikan adalah Presiden sendiri sebagai pemegang mandat dan publik sebagai subjek kebijakan," tambahnya.
PDIP Soroti Pejabat yang Terseret Isu Kasus
Baca: PKS Tanjungpinang Dorong Perempuan Aktif di Politik Lewat Latansa
Selain frekuensi reshuffle, Deddy juga menyinggung sejumlah pejabat yang disebut berada dalam pusaran perkara namun belum mengalami pergantian.
"Masalah lainnya adalah ketika dalam reshuffle kali ini tidak juga menjawab pertanyaan publik terhadap menteri atau kepala lembaga yg ditengarai berada dalam pusaran kasus," ujar Deddy.
Baca: PSI Bela Gibran di Tengah Gugatan MK, Pertanyakan Kapan Perkara Ijazah Selesai
Menurut Deddy, pergantian pejabat seharusnya turut mempertimbangkan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih serta memiliki kredibilitas.
"Menurut saya penggantian pejabat tinggi juga harus menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang terjadi malah instansi yang tersangkut kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap aman dan tidak diganti dengan pejabat yang lebih baik. Publik pasti berharap seperti itu dan menurut saya itu juga baik untuk citra Presiden," tambahnya.
18 Pejabat Dilantik dalam Reshuffle Ketujuh
Baca: Gema Keadilan Riau Perkuat Barisan Pemuda, Tujuh DPD se-Riau Resmi Dilantik
Pada reshuffle ketujuh yang berlangsung 1 Oktober 2026, Prabowo melantik 18 pejabat. Pergantian tersebut mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, Kapolri hingga Wakapolri.
Sejumlah perubahan penting antara lain Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Baca: Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran
Prabowo juga melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Berikut daftar 18 pejabat yang dilantik:
Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Baca: Poltracking Rilis Survei Terbaru, Gerindra Unggul Jauh dari PDIP dan Golkar
Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Baca: Ganjar Minta Gerindra Fokus Rakyat Sebelum Bicara Pilpres 2029
Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca: NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, Berlaku Naik Setiap Pemilu
Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Baca: Demokrat Ketambahan Kader Baru, Aldi Taher dan Andry Hakim Resmi Bergabung
Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca: Syukur Mandar Dorong Prabowo Pimpin Revolusi Modern untuk Benahi Indonesia
Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca: PSI Tegaskan Tolak Budi Arie, Bestari Barus Singgung “Gelandangan Politik”
Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.
Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
Baca: Pengisian Kursi DPRD Masa Transisi: Usulan Diisi Suara Terbanyak Caleg Berikutnya Menguat
Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Baca: Dasco Pasang Taruhan Jabatan, Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan
Dengan tujuh kali reshuffle, perubahan susunan pemerintahan Prabowo berlangsung sejak Februari 2025 hingga Oktober 2026. Perombakan tersebut mencakup sejumlah kementerian dan lembaga dengan alasan serta kebutuhan pemerintahan yang berbeda pada setiap periode. (SM)
