PDIP Soroti 7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo, Minta Pergantian Pejabat Jawab Harapan Publik
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tujuh kali reshuffle kabinet sejak memimpin pemerintahan pada Oktober 2024. Perombakan terbaru Kabinet Merah Putih dilakukan pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan 18 pejabat dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis.
Langkah tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus. Ia menyebut pergantian pejabat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari hak prerogatif Presiden.
"Kabinet itu adalah alat bantu Presiden dalam pengelolaan kekuasaan dan birokrasi pemerintahan melalui kementerian dan lembaga. Lazimnya 'alat bantu' maka adalah hal yang wajar jika dilakukan pergantian apabila dianggap kurang tepat dalam menjalankan tugas atau menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itulah Presiden diberikan hak mutlak atau prerogatif," kata Deddy mengawali pendapatnya, Jumat (02/10/2026).
Baca: Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran
Namun, Deddy menyoroti dampak yang dapat muncul apabila rotasi pejabat dilakukan terlalu sering. Menurutnya, setiap pergantian pimpinan membutuhkan proses adaptasi sehingga waktu pemerintahan untuk menjalankan program juga dapat terpengaruh.
"Masalahnya adalah ketika ketika terlalu sering dilakukan pergantian maka akan semakin sempit waktu yang tersedia bagi pemerintah dalam mencapai dan atau menuntaskan kerja-kerja dan tujuan yang ingin dicapai," ujar Deddy.
Baca: PKS Usul Pileg 2029 Digelar Lebih Dulu, Hasilnya Jadi Dasar Pencalonan Presiden
Ia menjelaskan, perubahan pimpinan di kementerian maupun lembaga tidak hanya berkaitan dengan pergantian individu. Ada proses penyesuaian organisasi, orientasi kebijakan hingga konsolidasi internal yang harus dilakukan oleh pejabat baru.
"Bagaimana pun, setiap pergantian pimpinan atau lembaga akan selalu memerlukan waktu untuk adaptasi, re-orientasi dan rekonsolidasi serta perubahan kultur dan gaya kepemimpinan dalam institusi tersebut. Pada akhirnya yang dirugikan adalah Presiden sendiri sebagai pemegang mandat dan publik sebagai subjek kebijakan," tambahnya.
PDIP Soroti Pejabat yang Terseret Isu Kasus
Baca: Hakim MK Soroti Perbedaan Verifikasi Ijazah KPU di Pilkada dan Pilpres
Selain frekuensi reshuffle, Deddy juga menyinggung sejumlah pejabat yang disebut berada dalam pusaran perkara namun belum mengalami pergantian.
"Masalah lainnya adalah ketika dalam reshuffle kali ini tidak juga menjawab pertanyaan publik terhadap menteri atau kepala lembaga yg ditengarai berada dalam pusaran kasus," ujar Deddy.
Baca: Poltracking Rilis Survei Terbaru, Gerindra Unggul Jauh dari PDIP dan Golkar
Menurut Deddy, pergantian pejabat seharusnya turut mempertimbangkan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih serta memiliki kredibilitas.
"Menurut saya penggantian pejabat tinggi juga harus menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang terjadi malah instansi yang tersangkut kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap aman dan tidak diganti dengan pejabat yang lebih baik. Publik pasti berharap seperti itu dan menurut saya itu juga baik untuk citra Presiden," tambahnya.
18 Pejabat Dilantik dalam Reshuffle Ketujuh
Baca: Bawaslu Kampar Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol PPP Semester II 2026
Pada reshuffle ketujuh yang berlangsung 1 Oktober 2026, Prabowo melantik 18 pejabat. Pergantian tersebut mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, Kapolri hingga Wakapolri.
Sejumlah perubahan penting antara lain Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Baca: NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, Berlaku Naik Setiap Pemilu
Prabowo juga melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Berikut daftar 18 pejabat yang dilantik:
Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Baca: Partai Buruh Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Usul 1 Persen
Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Baca: Golkar-PKS Bahas RUU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5 Persen Mengemuka
Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca: Pemilu 2029 Prabowo Punya Banyak Pilihan Cawapres, Ada Opsi Gerindra hingga Non Partai
Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Baca: Demokrat Ketambahan Kader Baru, Aldi Taher dan Andry Hakim Resmi Bergabung
Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca: Dedi Mulyadi Dikabarkan Gabung ke PSI, Gerindra Jabar: Itu Masih Dugaan
Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca: Syukur Mandar Dorong Prabowo Pimpin Revolusi Modern untuk Benahi Indonesia
Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.
Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
Baca: Empat Arahan Presiden PKS Saat Silaturahmi dengan Ribuan Kader di Pekanbaru
Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Baca: PKS Inhil Bersama KPU-Bawlwaslu Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Siapkan Pemilu 2029
Dengan tujuh kali reshuffle, perubahan susunan pemerintahan Prabowo berlangsung sejak Februari 2025 hingga Oktober 2026. Perombakan tersebut mencakup sejumlah kementerian dan lembaga dengan alasan serta kebutuhan pemerintahan yang berbeda pada setiap periode. (SM)
