PDIP Soroti 7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo, Minta Pergantian Pejabat Jawab Harapan Publik
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan tujuh kali reshuffle kabinet sejak memimpin pemerintahan pada Oktober 2024. Perombakan terbaru Kabinet Merah Putih dilakukan pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan 18 pejabat dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis.
Langkah tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus. Ia menyebut pergantian pejabat dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari hak prerogatif Presiden.
"Kabinet itu adalah alat bantu Presiden dalam pengelolaan kekuasaan dan birokrasi pemerintahan melalui kementerian dan lembaga. Lazimnya 'alat bantu' maka adalah hal yang wajar jika dilakukan pergantian apabila dianggap kurang tepat dalam menjalankan tugas atau menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itulah Presiden diberikan hak mutlak atau prerogatif," kata Deddy mengawali pendapatnya, Jumat (02/10/2026).
Baca: Sohibul Iman Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR RI Periode 2024–2029
Namun, Deddy menyoroti dampak yang dapat muncul apabila rotasi pejabat dilakukan terlalu sering. Menurutnya, setiap pergantian pimpinan membutuhkan proses adaptasi sehingga waktu pemerintahan untuk menjalankan program juga dapat terpengaruh.
"Masalahnya adalah ketika ketika terlalu sering dilakukan pergantian maka akan semakin sempit waktu yang tersedia bagi pemerintah dalam mencapai dan atau menuntaskan kerja-kerja dan tujuan yang ingin dicapai," ujar Deddy.
Baca: Syahrul Aidi Maazat Dukung Hak Menyatakan Pendapat DPR Terkait Ijazah Gibran
Ia menjelaskan, perubahan pimpinan di kementerian maupun lembaga tidak hanya berkaitan dengan pergantian individu. Ada proses penyesuaian organisasi, orientasi kebijakan hingga konsolidasi internal yang harus dilakukan oleh pejabat baru.
"Bagaimana pun, setiap pergantian pimpinan atau lembaga akan selalu memerlukan waktu untuk adaptasi, re-orientasi dan rekonsolidasi serta perubahan kultur dan gaya kepemimpinan dalam institusi tersebut. Pada akhirnya yang dirugikan adalah Presiden sendiri sebagai pemegang mandat dan publik sebagai subjek kebijakan," tambahnya.
PDIP Soroti Pejabat yang Terseret Isu Kasus
Baca: Ganjar Desak DPR Segera Bersikap soal Surat Keterangan SMA Gibran, Minta Polemik Tak Berlarut
Selain frekuensi reshuffle, Deddy juga menyinggung sejumlah pejabat yang disebut berada dalam pusaran perkara namun belum mengalami pergantian.
"Masalah lainnya adalah ketika dalam reshuffle kali ini tidak juga menjawab pertanyaan publik terhadap menteri atau kepala lembaga yg ditengarai berada dalam pusaran kasus," ujar Deddy.
Baca: Golkar Bantah Isu Bahlil Terlibat Penyadapan Ilegal Prabowo, Sarmuji Minta Publik Tak Terprovokasi
Menurut Deddy, pergantian pejabat seharusnya turut mempertimbangkan harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih serta memiliki kredibilitas.
"Menurut saya penggantian pejabat tinggi juga harus menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang terjadi malah instansi yang tersangkut kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang tetap aman dan tidak diganti dengan pejabat yang lebih baik. Publik pasti berharap seperti itu dan menurut saya itu juga baik untuk citra Presiden," tambahnya.
18 Pejabat Dilantik dalam Reshuffle Ketujuh
Baca: Tiga Partai Koalisi Belum Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Demokrat, PKS, NasDem Masih Menunggu
Pada reshuffle ketujuh yang berlangsung 1 Oktober 2026, Prabowo melantik 18 pejabat. Pergantian tersebut mencakup posisi menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, Kapolri hingga Wakapolri.
Sejumlah perubahan penting antara lain Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Baca: Wacana Pemakzulan Gibran Menguat, Demokrat hingga PKS Buka Suara
Prabowo juga melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Berikut daftar 18 pejabat yang dilantik:
Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Baca: Ketua PGI Jacky Manuputty Ungkap Alasan Absen Pelantikan Wantimpres
Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Baca: Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran
Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Baca: PKS Tanggapi Elektabilitas 3,3 Persen, Sebut Hasil Survei Sangat Dinamis
Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Baca: NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, Berlaku Naik Setiap Pemilu
Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca: Golkar-PKS Bahas RUU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5 Persen Mengemuka
Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca: PSI Tegaskan Tolak Budi Arie, Bestari Barus Singgung “Gelandangan Politik”
Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.
Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
Baca: Dasco Pasang Taruhan Jabatan, Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan
Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Baca: PKS Inhil Bersama KPU-Bawlwaslu Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Siapkan Pemilu 2029
Dengan tujuh kali reshuffle, perubahan susunan pemerintahan Prabowo berlangsung sejak Februari 2025 hingga Oktober 2026. Perombakan tersebut mencakup sejumlah kementerian dan lembaga dengan alasan serta kebutuhan pemerintahan yang berbeda pada setiap periode. (SM)
