MPR Tetap Jadwalkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Catatan Mahfud Dikaji
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI belum mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026. Meski demikian, Panitia Ad Hoc MPR akan mengkaji masukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terkait ketentuan batas waktu pengajuan calon wakil presiden.
Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, mengatakan ketentuan konstitusi menjadi landasan utama dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari.
"Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden," kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Baca: Tiga Tokoh Mundur dari PSI, Ini Alasan Giring, Raja Juli dan Isyana
Irawan yang juga merupakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar menjelaskan, pandangan Mahfud mengenai kewajiban pengajuan dua nama calon wapres paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang MPR akan dipelajari lebih lanjut.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu materi yang akan dibahas Panitia Ad Hoc dalam merumuskan mekanisme serta teknis pelaksanaan pemilihan wakil presiden.
Baca: Golkar Bantah Isu Bahlil Terlibat Penyadapan Ilegal Prabowo, Sarmuji Minta Publik Tak Terprovokasi
"Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan," ujarnya.
Jadwal Sidang 9 Desember Belum Berubah
Di tengah munculnya perbedaan pandangan mengenai penghitungan tenggat waktu, Irawan menegaskan bahwa hingga Sabtu (21/11/2026), belum ada keputusan untuk mengubah jadwal sidang paripurna MPR.
Baca: Desakan Indonesia Keluar dari BoP Dinilai Perlu Dicermati, Ini Alasannya
Ia menyebut masukan Mahfud akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan internal maupun rapat gabungan. Namun, pelaksanaan sidang tetap harus memperhatikan batas waktu sebagaimana diatur dalam konstitusi.
"Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari," jelasnya.
Baca: Hakim MK Soroti Perbedaan Verifikasi Ijazah KPU di Pilkada dan Pilpres
Mahfud Soroti Ketentuan 14 Hari Kerja
Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar memperhatikan ketentuan waktu dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud menilai, berdasarkan ketentuan Undang-Undang MD3 dan tata tertib MPR, dua nama calon wakil presiden harus disampaikan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang pemilihan digelar.
Baca: Kabinet Merah Putih Dirombak, Suahasil Nazara Gantikan Purbaya sebagai Menkeu
Ia juga mengingatkan adanya potensi persoalan keabsahan apabila sidang tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026 tanpa memperhitungkan ketentuan tersebut.
Pandangan Mahfud kini menjadi salah satu perhatian Panitia Ad Hoc MPR dalam menyusun mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
Baca: Gema Keadilan Riau Konsolidasi Pengurus, Gelar Temu Silaturahmi dengan Ketum DPP di Pekanbaru
Dengan demikian, kepastian jadwal pemilihan wapres masih menunggu perkembangan pembahasan dan kajian terhadap aturan yang berlaku. MPR diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai konstitusi sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (SM)
