Ketua DPRD Bengkalis Ajak Anggota Dewan Berpihak ke Rakyat, Bukan Kepentingan Oknum
KANALSUMATERA.com - BENGKALIS- Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam menggelar konferensi pers untuk menanggapi mencuatnya mosi tidak percaya dilayangkan oleh 36 anggota dewan atas kepemimpinannya pada 28 Agustus 2023 lalu.
Konferensi pers yang digelar pada Senin (4/9/23) di kediaman dinasnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini didampingi kuasa hukumnya menegaskan, bahwa mosi tidak percaya disampaikan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk membuat fitnah, kegaduhan pencemaran nama baik, pembunuhan karakter dan tidak berpihak kepada rakyat.
Menurut Khairul Umam, Mosi Tidak Percaya itu berawal dari dirinya selaku Ketua DPRD Bengkalis memproses surat dari DPP Golkar untuk mem-PAW anggotanya yang membelot ke partai lain. Sementara dia hanya menjalankan proses administrasi yang ada yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Tidak benar kalau saya yang mengusulkan atau mengajukan 4 orang anggota Partai Golkar yang telah pindah ke partai PDIP yaitu Septian Nugraha, Syafroni Untung, Al Azmi, dan Ruby Handoko alias Akok. Akan tetapi saya melalui proses prosedural administrasi sebagaimana mestinya," tegasnya.
Baca: Pengisian Kursi DPRD Masa Transisi: Usulan Diisi Suara Terbanyak Caleg Berikutnya Menguat
Dia menyayangkan tindakan 36 anggota dewan yang dinilai tidak prosedural, tidak berpihak kepada rakyat dan terkesan ditunggangi kepentingan politik tertentu.
"Dua hal yang harus kalian lakukan agar cepat selesai masalah ini. Pertama, ikuti saja surat DPP Partai Golkar terhadap 4 kadernya yang sudah terbukti pindah partai itu dan hentikan semua tuntutan di pengadilan yang nggak jelas lagi apa yang dituntut. Atau yang kedua, kalau kalian ingin tetap mengganti ketua DPRD tolong kalian lobi dan datangi pimpinan PKS di DPD, DPW atau presiden partai untuk mengganti saya kalau ada suratnya kalian dapat hari itu juga saya akan mengundurkan diri tapi kalau kalian mau coba-coba dengan cara ilegal mosi seperti ini, saya akan lawan kalian, baik dengan harta dan jiwa saya karena menjaga marwah adalah kewajiban bagi saya," tegasnya lagi.
Dia merasa tindakan oknum dewan ini merusak nama baiknya. Keluarga terganggu psikisnya.
"Istri saya bolak balik ditelepon jemaah dan koleganya, apa yang terjadi terhadap suaminya, mengapa begitu banyak orang yang melakukan mosi tidak percaya terhadapnya secara tiba-tiba, dan tanpa ada tanda-tanda apapun sebelumnya," ungkapnya dengan nada emosional.
Baca: Silaturahmi dengan Kader di Riau, Presiden PKS Minta Kader harus 'Zero Case' dan Jalankan K2P2
Dia mengajak para anggota dewan untuk berbuat sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat. Apalagi di masa sulit ini, jelang pembahasan anggaran APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024 agar sesuai dengan kepentingan rakyat.
"Wahai saudara-saudara yang 36 orang sebenarnya sangat simpel sekali ikutilah saran saya sehingga dengan itu kita bisa berbuat lebih proaktif untuk kepentingan rakyat. Apalagi seharusnya kita sudah harus masuk tahapan MoU APBD murni dan pembahasan KUPA di September ini. Apalagi sangat banyak kebutuhan-keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan dan kita kritisi pemerintahan ini. Guru-guru PPPK yang nggak turun-turun SK-nya, RT RW yang belum gajian tekan-tekanan dan ancaman terhadap masyarakat di Mandau. Dan berbagai proyek-proyek mangkrak seperti DIC telan miliaran uang rakyat yang terbenam di sana tetapi sampai sekarang nggak jelas juntrungnya. Roro yang katanya akan beroperasi 24 jam malah yang ada antri panjang 24 jam. Banyak lagi yang harus kita perjuangkan daripada melakukan perkara yang tidak berguna seperti ini ingat kita mengucap sumpah janji untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan golongan dan politik praktis," ujarnya. ***
