NasDem Desak Polri Bongkar Tuntas Dugaan Penyadapan Prabowo, Ahmad Sahroni Minta Transparansi
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Partai NasDem meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusut secara menyeluruh kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganan perkara tersebut dinilai harus dilakukan secara profesional dan transparan agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat terungkap. Minggu (08/11/2026).
Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menegaskan pentingnya keterbukaan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
"Kami masih menunggu dan berharap pihak berwajib segera mengusut dan membuka kasus ini secara transparan," kata Sahroni.
Baca: Polemik Ijazah Gibran Memanas, PAN, Gerindra, PKB hingga PSI Buka Suara
Menurut Sahroni, Polri memiliki kemampuan untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Ia berharap penyelidikan dapat mengungkap secara jelas rangkaian peristiwa, termasuk pihak-pihak yang terlibat serta motif di balik dugaan penyadapan.
Kasus ini menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak dalam penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, berkembang pula spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan unsur politik, termasuk pimpinan partai politik.
Baca: PKS Buka Peluang Pansus Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie Harap Partai Lain Ikut Bergerak
Meski demikian, berbagai dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui proses hukum. Karena itu, NasDem memilih menunggu hasil penyelidikan kepolisian daripada berspekulasi mengenai pihak yang disebut-sebut terlibat.
Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai penyelidikan kasus penyadapan ilegal tersebut berpotensi berkembang. Ia memperkirakan jumlah tersangka masih mungkin bertambah dan perkara tersebut dapat merembet ke unsur di luar institusi kepolisian.
Muradi juga menyinggung kemungkinan adanya pihak sipil yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan operasi penyadapan tersebut.
Baca: Hakim MK Soroti Perbedaan Verifikasi Ijazah KPU di Pilkada dan Pilpres
Perkembangan ini membuat transparansi penyelidikan menjadi perhatian berbagai kalangan. Publik kini menunggu langkah kepolisian untuk mengungkap fakta berdasarkan bukti, sekaligus memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan maupun kepentingan politik.
NasDem berharap aparat penegak hukum dapat menuntaskan perkara tersebut secara objektif sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. (SM)
