PSI Bela Gibran di Tengah Gugatan MK, Pertanyakan Kapan Perkara Ijazah Selesai

Kanama
Minggu, 4 Oktober 2026 19:36:58

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memberikan pembelaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah menghadapi gugatan terkait syarat pencalonannya pada Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Minggu (04/10/2026).

Perkara tersebut menjadi sorotan setelah sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana, mengajukan permohonan yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

PSI menilai persoalan tersebut masih terus bergulir meskipun Gibran saat ini telah menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden RI.

Baca: Bahlil Sebut Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Koalisi Segera Bahas Dua Nama

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI menyoroti proses hukum yang masih berjalan di MK. Menurutnya, publik perlu mendapatkan kepastian mengenai kapan perkara tersebut akan diselesaikan.

"Ini kapan selesainya ya?"

Baca: Dasco Tegaskan Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan

Gugatan tersebut tercatat sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026. Para pemohon meminta MK menilai kembali pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pilpres 2024.

Dalam permohonannya, para penggugat antara lain meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi ketentuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pemohon juga meminta agar penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan cacat hukum, termasuk meminta pembatalan keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonannya.

Baca: PSI dan Paradoks Politik: Dekat Kekuasaan, Jauh dari Mandat Parlemen

Namun, proses gugatan tersebut menghadapi persoalan tenggat waktu. KPU sebelumnya menyatakan permohonan PHPU yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran telah terlambat 905 hari.

KPU berpendapat permohonan sengketa hasil Pilpres memiliki batas waktu pengajuan yang ketat. Karena itu, pihak termohon menilai gugatan tersebut semestinya tidak dapat diterima secara hukum.

Baca: JEJAK POLITIK EDI BASRI: Dari Politik sebagai Ibadah Menuju Politik Kebangsaan

Meski demikian, MK tetap memproses perkara tersebut. Lembaga tersebut bahkan telah menerbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar tahapan dan jadwal penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026.

Perdebatan mengenai gugatan Gibran tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh persoalan konstitusional yang muncul sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar sebelumnya menilai perkara tersebut dapat menjadi momentum bagi MK untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang masih menjadi perhatian publik.

Baca: PKS Tanjungpinang Dorong Perempuan Aktif di Politik Lewat Latansa

Dengan proses persidangan yang terus berjalan, putusan MK nantinya menjadi penentu arah penyelesaian perkara yang kembali mempersoalkan syarat pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. (SM)



Terkait
Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran
Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran
Elektabilitas Eisenkot Ungguli Netanyahu, Partai Smotri
Gema Keadilan Riau Konsolidasi Pengurus, Gelar Temu Sil
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Syahrul Aidi Gandeng In
Lainnya
RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Independen, Presiden Tentukan Kepala dengan Persetujuan DPR
RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Independen, Presiden Tentukan Kepala dengan Persetujuan DPR
Ketum HIPMI Riau: Cara Pandang Kita Melihat Peradaban H
Pjs Bupati Siak Hadiri Penyaluran Zakat di Kecamatan Lu
Polda Kepri Kirim 104 Personel Brimob ke Jakarta
Pendidikan
Karmila Sari Minta Lulusan STIKes Tengku Maharatu Tak Hanya Jadi Pekerja, tetapi Juga Pemimpin
Karmila Sari Minta Lulusan STIKes Tengku Maharatu Tak Hanya Jadi Pekerja, tetapi Juga Pemimpin
25 November Hari Guru Nasional, Ini Sejarah Lahirnya PG
PKB Hormati Sikap Megawati di Luar Pemerintahan, Daniel
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Politik
Bahlil Sebut Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Koalisi Segera Bahas Dua Nama
Bahlil Sebut Sufmi Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Koalisi Segera Bahas Dua Nama
Yusril Bantah Bahas Cawapres dengan Menhan Sjafrie, Ung
MPR Tetap Jadwalkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Catata
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Nasional
Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Wantim MUI, 3 Kandidat Pengganti Muncul
Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Wantim MUI, 3 Kandidat Pengganti Muncul
Komisi VIII DPR Panggil Kepala BNPB Pekan Depan, Soroti
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, PKS Sebut Penantia