RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Independen, Presiden Tentukan Kepala dengan Persetujuan DPR
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus bergulir di DPR RI. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut adalah rencana pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan yang bertugas menangani aset hasil perampasan negara. Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa lembaga khusus tersebut dirancang memiliki sifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dalam mekanisme yang sedang dibahas, pengangkatan pimpinan badan akan menjadi kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Baca: PAN Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Dinilai Inklusif dan Solutif
"Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR," kata Tandra kepada wartawan.
Soedeson menjelaskan, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR mengenai bentuk kelembagaan yang akan dibentuk. Pemerintah sebelumnya mengusulkan model dewan, sementara DPR menginginkan lembaga berbentuk badan.
Baca: Komeng dan Sejumlah Senator Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya
Menurutnya, bentuk badan dinilai lebih efektif karena memiliki struktur kepemimpinan dan kewenangan komando yang lebih jelas dalam menjalankan tugas.
"Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif," kata dia.
Badan Pengelola Bertugas Menyimpan hingga Melelang Aset
Baca: Polemik Ijazah Gibran Memanas, PAN, Gerindra, PKB hingga PSI Buka Suara
Lebih lanjut, Soedeson menyebut Badan Pengelola Aset Rampasan nantinya memiliki sejumlah tugas penting. Di antaranya menyimpan, merawat, mengelola, hingga menjual atau melelang aset yang telah dirampas negara.
Keberadaan lembaga independen tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan barang rampasan berjalan secara profesional tanpa campur tangan pihak yang berkepentingan.
Baca: Hendry Munief Bedah Program Mitra Komisi VII DPR RI di Bimteknas DPP PKS se-Indonesia
"Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual, Iya. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam," imbuhnya.
DPR Dorong Pengelolaan Aset Langsung di Bawah Presiden
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Ia mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan khusus yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden.
Baca: Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Tak Dicabut Hakim
Menurutnya, keberadaan lembaga tersendiri diperlukan agar aset hasil perampasan dapat dikelola secara terorganisasi melalui mekanisme kelembagaan yang jelas.
"Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Rudianto dikutip dari laman resmi DPR RI.
Baca: Tiga Partai Koalisi Belum Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Demokrat, PKS, NasDem Masih Menunggu
Rencana pembentukan badan tersebut menjadi salah satu substansi penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pengaturan kelembagaan diharapkan mampu memperjelas tanggung jawab pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan hingga pelelangan.
Dengan demikian, aset hasil perampasan tidak hanya menjadi barang sitaan negara, tetapi juga dapat dikelola secara optimal melalui sistem yang transparan dan akuntabel.
Meski demikian, pembentukan badan tersebut masih merupakan bagian dari materi RUU yang dibahas DPR bersama pemerintah dan belum dapat dianggap sebagai ketentuan undang-undang yang telah berlaku. (SM)
