RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Independen, Presiden Tentukan Kepala dengan Persetujuan DPR

Kanama
Kamis, 19 November 2026 08:06:46

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus bergulir di DPR RI. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut adalah rencana pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan yang bertugas menangani aset hasil perampasan negara. Kamis (19/11/2026).

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset DPR RI, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa lembaga khusus tersebut dirancang memiliki sifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam mekanisme yang sedang dibahas, pengangkatan pimpinan badan akan menjadi kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR RI.

Baca: PAN Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran, Dinilai Inklusif dan Solutif

"Ya, jadi mekanisme di dalam undang-undang ini. Badan Pengelola aset itu adalah badan yang independen. Iya. Nah, itu akan di undang-undang ini kita menyatakan bahwa Presiden yang akan menentukan, mengangkat dengan persetujuan DPR," kata Tandra kepada wartawan.

Soedeson menjelaskan, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR mengenai bentuk kelembagaan yang akan dibentuk. Pemerintah sebelumnya mengusulkan model dewan, sementara DPR menginginkan lembaga berbentuk badan.

Baca: Komeng dan Sejumlah Senator Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya

Menurutnya, bentuk badan dinilai lebih efektif karena memiliki struktur kepemimpinan dan kewenangan komando yang lebih jelas dalam menjalankan tugas.

"Jadi memang pemerintah mengusulkan dewan. Tapi kami DPR minta badan sehingga apa? Kalau ketua kan dia mungkin mekanisme memerintah anggota kan susah. Kalau kepala badan, dia punya otoritas untuk memerintah. Jadi bisa lebih efektif," kata dia.

Badan Pengelola Bertugas Menyimpan hingga Melelang Aset

Baca: Polemik Ijazah Gibran Memanas, PAN, Gerindra, PKB hingga PSI Buka Suara

Lebih lanjut, Soedeson menyebut Badan Pengelola Aset Rampasan nantinya memiliki sejumlah tugas penting. Di antaranya menyimpan, merawat, mengelola, hingga menjual atau melelang aset yang telah dirampas negara.

Keberadaan lembaga independen tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan barang rampasan berjalan secara profesional tanpa campur tangan pihak yang berkepentingan.

Baca: Hendry Munief Bedah Program Mitra Komisi VII DPR RI di Bimteknas DPP PKS se-Indonesia

"Jadi, badan pengelolaan aset itu, ya bertugas untuk, ya menyimpan, merawat, ya, menjual, Iya. Apa lagi? Ya, itu semua di tangan dia. Jadi kenapa badan itu kita taruh agar independen untuk tidak terpengaruh dengan apa pun dan bebas dari apa ya, intervensi macam-macam," imbuhnya.

DPR Dorong Pengelolaan Aset Langsung di Bawah Presiden

Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo. Ia mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan khusus yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baca: Sudewo Divonis 8,5 Tahun Penjara, Hak Politik Tak Dicabut Hakim

Menurutnya, keberadaan lembaga tersendiri diperlukan agar aset hasil perampasan dapat dikelola secara terorganisasi melalui mekanisme kelembagaan yang jelas.

"Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," kata Rudianto dikutip dari laman resmi DPR RI.

Baca: Tiga Partai Koalisi Belum Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Demokrat, PKS, NasDem Masih Menunggu

Rencana pembentukan badan tersebut menjadi salah satu substansi penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Pengaturan kelembagaan diharapkan mampu memperjelas tanggung jawab pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan hingga pelelangan.

Dengan demikian, aset hasil perampasan tidak hanya menjadi barang sitaan negara, tetapi juga dapat dikelola secara optimal melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, pembentukan badan tersebut masih merupakan bagian dari materi RUU yang dibahas DPR bersama pemerintah dan belum dapat dianggap sebagai ketentuan undang-undang yang telah berlaku. (SM)



Terkait
Prabowo Lantik Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Ini Susunan Barunya
Prabowo Lantik Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Ini Susunan Barunya
Ganjar Minta Gerindra Fokus Rakyat Sebelum Bicara Pilpr
Telepon Istana Jadi Awal Suahasil Nazara Menjabat Mente
Dasco Pasang Taruhan Jabatan, Pimpinan DPR Siap Mundur
Lainnya
Sukseskan Pemilu 2024, PGRI  Berkomitmen Netral
Sukseskan Pemilu 2024, PGRI  Berkomitmen Netral
Taat Pajak, Wako Pekanbaru Beri Penghargaan Kepada Bebe
Dorong Peningkatan Kapasitas UMKM, Pemkab Siak Dukung P
Penghulu Jumrah Rohil Bantah Tuduhan Jual Lahan
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Kriminal
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Dua Pelaku Penganiayaan Satpol PP Pekanbaru Ditangkap P
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus P
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung