Ganjar Desak DPR Segera Bersikap soal Surat Keterangan SMA Gibran, Minta Polemik Tak Berlarut
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengambil sikap terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut. Ia meminta lembaga legislatif tidak membiarkan polemik terus berkembang tanpa kejelasan.
Menurut Ganjar, DPR perlu menentukan langkah konstitusional yang dapat digunakan agar persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.
Baca: Survei PPI Ungkap Tiga Pejabat Berkinerja Terbaik, Amran Unggul dari Teddy dan Erick
"DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa," kata Ganjar saat dihubungi, Senin (09/11/2026).
Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Baca: Prabowo Lantik Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Ini Susunan Barunya
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.
Ganjar meminta para anggota DPR membahas persoalan tersebut dan menentukan kewenangan yang tepat untuk digunakan.
"DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan diantara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas," kata dia.
Baca: APMI Siapkan Pemimpin Muda, Dorong Inovasi dan Kepedulian Sosial Generasi Z
Ia kembali menegaskan pentingnya DPR menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk merespons polemik tersebut.
"DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!," imbuhnya.
Baca: Bawaslu Kampar Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol PPP Semester II 2026
Putusan MA Jadi Sorotan dalam Polemik Surat Keterangan SMA Gibran
Polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran turut menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Baca: Zulhas Tak Mau Nyapres 2029, PAN Tegaskan Tetap Dukung Prabowo
Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Sebelumnya, gugatan tersebut tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan tingkat pertama.
Baca: PSI Tegaskan Tolak Budi Arie, Bestari Barus Singgung “Gelandangan Politik”
Subhan selanjutnya menempuh jalur kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, permohonannya dikabulkan.
Adapun objek sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Surat tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca: PKS Inhil Bersama KPU-Bawlwaslu Gelar Evaluasi Pemilu 2024, Siapkan Pemilu 2029
Putusan MA tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menentukan sikap melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.
Ganjar berharap persoalan ini segera memperoleh kejelasan sehingga perhatian pemerintah dan lembaga negara dapat kembali difokuskan pada berbagai persoalan besar lainnya, termasuk ekonomi, lingkungan, kebencanaan, dan geopolitik. (SM)
