Anggota DPR dari PKS Dorong Pemakzulan Gibran, Dasco Tunggu Mekanisme Resmi
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak baru di parlemen. Seorang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Saleh, dikabarkan telah menyatakan dukungan tertulis untuk mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Dukungan tersebut mencuat setelah Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengunggah foto dokumen pernyataan tertulis atas nama Rahmat Saleh melalui media sosial pada Senin (09/11/2026).
Dalam dokumen tersebut, Rahmat Saleh yang tercatat sebagai anggota DPR RI dengan nomor A-439 menyatakan dukungannya terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari upaya mendorong pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI.
Baca: Golkar Bantah Isu Bahlil Terlibat Penyadapan Ilegal Prabowo, Sarmuji Minta Publik Tak Terprovokasi
Ray Rangkuti turut menyampaikan informasi mengenai dokumen tersebut melalui unggahannya.
“Kawan-kawan, satu anggota DPR Fraksi PKS telah membuat pernyataan tertulis untuk mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Cikini, Senin, 9 November 2026. Moga berlanjut terus!” tulis Ray Rangkuti.
Baca: SBY Soroti Politik Indonesia yang Kian Memanas, Minta Prabowo Kembalikan Etika Kekuasaan
Munculnya dukungan tertulis dari anggota DPR tersebut menambah dinamika politik di Senayan. Terlebih, DPR RI dijadwalkan kembali memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026).
Dasco Sebut Aspirasi Datang dari Lintas Fraksi
Di tengah berkembangnya dorongan pemakzulan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden Gibran melalui mekanisme resmi parlemen.
Baca: Survei PPI Ungkap Tiga Pejabat Berkinerja Terbaik, Amran Unggul dari Teddy dan Erick
Namun, pimpinan DPR belum mengambil keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut.
Dasco menjelaskan, DPR masih menunggu dimulainya masa persidangan sebelum pembahasan dapat dilakukan melalui forum resmi.
Baca: PKS Tanggapi Wacana Pansus Ijazah Gibran, Mardani Nilai Publik Berhak Mendapat Kejelasan
“Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (09/11/2026).
Menurut Dasco, pembicaraan mengenai persoalan tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi.
“Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang. Dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ujarnya.
Baca: Baleg DPR Kaji Usulan Penambahan Kursi DPRD DKI, Aspirasi Warga Jadi Sorotan
DPR Masih Menunggu Putusan Lengkap Mahkamah Agung
Selain menunggu pembukaan masa persidangan, DPR juga masih menantikan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Baca: Cawapres Prabowo 2029 Mulai Dibahas, Sejumlah Nama Mulai Mencuat
Dokumen tersebut dinilai penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memahami persoalan hukum yang berkembang sebelum DPR menentukan langkah selanjutnya.
Dasco menegaskan, pimpinan DPR belum bisa memastikan bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap aspirasi masyarakat maupun anggota parlemen.
“Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” kata Dasco.
Baca: Gerindra Bantah Gus Kikin-Miftahul Achyar Jadi Paket Istana untuk Pimpin PBNU
Dengan kembali dibukanya masa persidangan, perkembangan aspirasi mengenai Hak Menyatakan Pendapat dan wacana pemakzulan Gibran diperkirakan menjadi salah satu isu politik yang mendapat perhatian publik.
Meski demikian, dukungan seorang anggota DPR maupun berkembangnya aspirasi lintas fraksi belum otomatis menjadikan proses pemakzulan berjalan. Pemberhentian presiden atau wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. (SM)
