Golkar-PKS Bahas RUU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5 Persen Mengemuka
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka pembahasan sejumlah isu penting terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satu poin yang mencuat adalah wacana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sekitar 5 persen.
Pembahasan tersebut muncul dalam pertemuan jajaran DPP Partai Golkar dan DPP PKS di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (14/09/2026).
Pertemuan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran partainya serta Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf dan jajaran PKS. Selain RUU Pemilu, kedua partai membahas penguatan komunikasi politik dan kerja sama dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca: PKS Buka Peluang Pansus Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie Harap Partai Lain Ikut Bergerak
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan RUU Pemilu diarahkan pada upaya membangun sistem pemilu yang tetap merepresentasikan suara masyarakat sekaligus mendorong kualitas anggota DPR.
"Kita ingin suatu sistem pemilu yang tetap mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya anggota DPR yang berkualitas," ujar Bahlil.
Baca: PKS Tanggapi Wacana Pansus Ijazah Gibran, Mardani Nilai Publik Berhak Mendapat Kejelasan
Golkar-PKS Bahas Ambang Batas Parlemen
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan, Golkar dan PKS memiliki kesepahaman untuk mengusulkan ambang batas parlemen pada kisaran 5 persen dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
"Ya, kita bersepaham besaran PT (parliamentary threshold/ambang batas parlemen) moderat saja, sekitar lima persen," kata Sarmuji.
Baca: Tiga Partai Koalisi Belum Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Demokrat, PKS, NasDem Masih Menunggu
Menurut Sarmuji, angka tersebut dipandang berkaitan dengan upaya membangun sistem kepartaian yang lebih sederhana dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial.
"Semestinya multipartai sederhana bukan multipartai ekstrem. Jumlah partai di DPR sebaiknya tidak sangat banyak, tetapi PT tidak boleh juga terlalu tinggi agar fragmentasi ideologi di masyarakat bisa terefleksikan dalam sistem kepartaian," ujarnya.
Baca: Pemkab Bogor Petakan Sekolah Prioritas untuk Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Usulan sekitar 5 persen tersebut menjadi salah satu poin yang akan dibawa dalam pembahasan lebih lanjut. Sarmuji menyebut Golkar menilai angka itu rasional untuk diterapkan pada pemilu legislatif mendatang.
Komunikasi Politik Golkar dan PKS Diperkuat
Di luar pembahasan RUU Pemilu, pertemuan Golkar dan PKS juga menjadi forum untuk memperkuat komunikasi serta kerja sama kedua partai.
Baca: Prabowo Lantik Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Ini Susunan Barunya
Bahlil menyebut PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan menilai keberadaan partai tersebut dihargai oleh Presiden Prabowo Subianto.
"PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi," kata Bahlil dalam keterangannya, Selasa (15/09/2026).
Baca: Hakim MK Soroti Perbedaan Verifikasi Ijazah KPU di Pilkada dan Pilpres
Sementara itu, Al Muzzammil Yusuf menyampaikan bahwa keputusan PKS berada dalam koalisi pemerintahan didasarkan pada kesamaan visi. Ia juga menilai keberhasilan pemerintahan menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung.
"Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi," ujar Al Muzzammil.
Ia menambahkan komunikasi antara Golkar dan PKS diharapkan dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas.
Baca: Elektabilitas Eisenkot Ungguli Netanyahu, Partai Smotrich Terancam Tersingkir dari Parlemen Israel
"Kami datang dalam perpolitikan Indonesia dengan harapan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. PKS datang ke Partai Golkar karena kedekatan personal dan kesamaan pandang tentang Indonesia. Saya yakin banyak hal bisa dikerjasamakan dengan Partai Golkar," ungkap Al Muzzammil.
Kedua partai juga membicarakan sejumlah isu lain, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, sektor energi, serta dukungan terhadap Palestina.
Baca: Silaturahmi dengan Kader di Riau, Presiden PKS Minta Kader harus 'Zero Case' dan Jalankan K2P2
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Sekjen PKS Muhammad Kholid ditugaskan membahas lebih jauh format kerja sama kedua partai sekaligus sejumlah poin dalam pembahasan RUU Pemilu.
Sebagai konteks, ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 ditetapkan sebesar 4 persen dari suara sah nasional. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan tersebut tetap berlaku untuk Pemilu 2024, sementara untuk Pemilu DPR 2029 dan berikutnya perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan MK. (SM)
