Partai Buruh Tolak Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Usul 1 Persen
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Partai Buruh menolak usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen yang mencuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Partai yang dipimpin Said Iqbal tersebut justru mengusulkan ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 1 persen. Jumat (18/09/2026).
Penolakan itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Ia menyebut delapan partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) memiliki sikap yang sama terhadap usulan parliamentary threshold 5 persen.
"8 partai non-parlemen yang bergabung di GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menolak usulan tersebut karena melanggar keputusan MK yang menyatakan PT di bawah 4%," kata Said Iqbal.
Baca: Tiji Tibeh dan Politik Sandera, Polemik Suket Ijazah Gibran Seret Posisi Prabowo
Menurut Said, usulan ambang batas 1 persen dinilai lebih rendah dibandingkan angka 4 persen yang sebelumnya menjadi bagian dari ketentuan ambang batas parlemen. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan tersebut.
"Usulan GKSR adalah PT 1%, lebih kecil dari 4% karena kata MK 4% saja ditolak MK, usulan GKSR PT 1% agar tidak banyak suara rakyat terbuang," ucap dia.
Baca: TOP dan JoinPKS Kampar, Syahrul Aidi Ajak Warga Bergabung dan Hadirkan Kebaikan untuk Indonesia
Partai Buruh Soroti Pelibatan Partai Nonparlemen
Selain mempermasalahkan besaran ambang batas parlemen, Said Iqbal menyoroti proses pembahasan perubahan parliamentary threshold.
Ia menyatakan partai nonparlemen seharusnya turut dilibatkan dalam pembahasan mengenai perubahan angka ambang batas tersebut. Menurut Said, hal itu berkaitan dengan putusan MK yang disebutnya mewajibkan adanya pembahasan dengan partai-partai nonparlemen.
Baca: Wacana Pemakzulan Gibran Menguat, Demokrat hingga PKS Buka Suara
"Kata MK perubahan nilai PT wajib didiskusikan dengan parpol non-parlemen juga, harusnya setelah parpol parlemen, maka wajib ada pertemuan dengan parpol non parlemen, karena perintah MK penentuan nilai PT wajib mendengar pandangan MK," tutur dia.
Said menyebut pembahasan mengenai ambang batas parlemen tidak semestinya hanya dilakukan di antara partai politik yang saat ini memiliki kursi di parlemen.
Baca: Baleg DPR Kaji Usulan Penambahan Kursi DPRD DKI, Aspirasi Warga Jadi Sorotan
Usulan Ambang Batas 5 Persen Dibahas Partai Politik
Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah diketahui bertemu untuk membahas sejumlah materi yang berkaitan dengan revisi UU Pemilu.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, salah satu isu yang dibahas adalah ambang batas parlemen.
Baca: Golkar dan PKS Dorong Parliamentary Threshold 5 Persen, NasDem Bertahan di 7 Persen
Sugiono menyebut Partai Gerindra menyetujui ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Namun, ia menegaskan tidak berbicara mewakili sikap seluruh partai politik.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati," kata Sugiono.
Baca: Cawapres Prabowo 2029 Mulai Dibahas, Sejumlah Nama Mulai Mencuat
Perbedaan pandangan tersebut membuat wacana perubahan parliamentary threshold menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
Di satu sisi, terdapat usulan mempertahankan atau menaikkan ambang batas menjadi 5 persen. Sementara itu, kelompok partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR mendorong angka yang lebih rendah, yakni 1 persen.
Pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen selanjutnya akan menjadi bagian dari proses revisi regulasi Pemilu. (SM)
