Adam Syafaat Desak PT SAI Tuntaskan Plasma 20 Persen untuk Lima Desa di Rohul
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, Adam Syafaat, mendorong penyelesaian persoalan hak kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat di lima desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang hingga kini belum mendapatkan kepastian realisasi kemitraan dari PT Sawit Asahan Indah (SAI).
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Riau bersama Koperasi Rambah Samo Sakti (Pusako Sakti) yang mewakili Aliansi Masyarakat Adat Lima Desa, Senin (09/11/2026), di ruang rapat Komisi II DPRD Riau.
Lima desa yang memperjuangkan hak kemitraan perkebunan tersebut meliputi Desa Rambah Samo, Teluk Aur, Lubuk Bilang, Sungai Kuning, dan Lubuk Bendahara Timur.
Baca: NasDem Desak Polri Bongkar Tuntas Dugaan Penyadapan Prabowo, Ahmad Sahroni Minta Transparansi
Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat memaparkan sejumlah persoalan yang disebut telah berlangsung sejak perusahaan membuka perkebunan kelapa sawit pada era 1980-an.
Beberapa persoalan yang disampaikan antara lain dugaan penguasaan tanah ulayat dan kebun milik masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan pembentukan 19 kelompok tani yang dinilai hanya bersifat sementara untuk memenuhi persyaratan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Baca: Survei PPI Ungkap Tiga Pejabat Berkinerja Terbaik, Amran Unggul dari Teddy dan Erick
Masyarakat turut menyoroti penerbitan kembali HGU PT SAI pada akhir 2021 dengan luas sekitar 5.190 hektare. Namun, menurut aspirasi yang disampaikan dalam RDP, penerbitan HGU tersebut belum diikuti dengan realisasi kebun plasma bagi masyarakat dari lima desa.
RDP ini merupakan pertemuan kedua yang digelar Komisi II DPRD Riau untuk membahas persoalan tersebut. Pada pertemuan pertama, pihak perusahaan disebut tidak hadir. Sementara pada RDP kedua, PT SAI kembali tidak menghadiri undangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Adam Syafaat menegaskan bahwa persoalan antara masyarakat dan perusahaan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca: PKS Buka Peluang Pansus Ijazah Gibran, Jimly Asshiddiqie Harap Partai Lain Ikut Bergerak
"Persoalan ini pasti ada titik temunya. Kita harus memperhatikan hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ketua DPD PKS Rokan Hulu tersebut.
Adam menilai aspirasi masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius. Ia juga meyakini masyarakat tidak akan memperjuangkan sesuatu yang bukan menjadi hak mereka.
Baca: PKS Tanggapi Wacana Pansus Ijazah Gibran, Mardani Nilai Publik Berhak Mendapat Kejelasan
"Saya percaya masyarakat tidak akan meminta sesuatu yang bukan hak mereka. Perusahaan harus memperhatikan persoalan ini. Namun, jika memang tidak sesuai dengan ketentuan, saya pun pasti tidak setuju," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Adam merekomendasikan agar persoalan tersebut dibawa ke Forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin langsung oleh Bupati.
Menurutnya, GTRA dapat menjadi wadah untuk mempertemukan masyarakat dan perusahaan guna mengklarifikasi berbagai persoalan, memeriksa aspek legalitas, serta mencari jalan keluar yang adil bagi seluruh pihak.
Baca: JEJAK POLITIK EDI BASRI: Dari Politik sebagai Ibadah Menuju Politik Kebangsaan
"Kami merekomendasikan agar masyarakat dan PT SAI bersama Forum Gugus Tugas Reforma Agraria yang dipimpin oleh Bupati menindaklanjuti hasil RDP hari ini. Persoalan ini harus dibahas tuntas di forum tersebut. Saya yakin pasti ada solusinya," tutup Adam.
Melalui rekomendasi tersebut, Komisi II DPRD Riau berharap persoalan kemitraan perkebunan antara masyarakat lima desa dan PT SAI dapat segera memperoleh kejelasan. Penyelesaian diharapkan tetap mengedepankan kepastian hukum sekaligus memperhatikan hak-hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. (SM)
