Status PSI di Koalisi Prabowo Dipertanyakan, Mardani PKS Sebut Wajar
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Status Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai wajar apabila muncul anggapan bahwa PSI tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mardani merespons pandangan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, yang sebelumnya mempertanyakan posisi PSI setelah tidak memiliki kader di Kabinet Merah Putih.
"Wajar kalau ada yang beranggapan PSI bukan lagi koalisi," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Baca: Anggota DPR dari PKS Dorong Pemakzulan Gibran, Dasco Tunggu Mekanisme Resmi
Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mengetahui adanya pernyataan resmi dari PSI mengenai keputusan keluar dari koalisi pemerintahan.
Menurutnya, keputusan untuk tetap bergabung atau meninggalkan koalisi sepenuhnya merupakan hak internal PSI sebagai partai politik.
Baca: Syahrul Aidi Maazat Gelar Sarasehan Kebangsaan MPR RI 2026 di Kampar, Bahas Peran dan Fungsi MPR
"Tapi walau pembantu Presiden dari PSI dulunya dan sudah keluar, setahu saya belum ada pernyataan PSI keluar koalisi. Itu haknya kawan-kawan PSI buat keputusan. Bagaimanapun PSI berjuang bersama Pak Presiden saat Pilpres 2024. Ada kontribusi PSI di pemenangan Pak Prabowo," ujar dia.
Mardani juga menegaskan bahwa PSI memiliki kewenangan menentukan sikap politiknya sendiri dalam menyikapi dinamika pemerintahan saat ini.
"Haknya PSI tetap di koalisi atau tidak," imbuhnya.
Baca: Bawaslu Ingatkan Larangan Libatkan Anak dalam Kampanye Politik, Ini Sanksinya
PKB Pertanyakan Posisi PSI Setelah Tak Punya Kader di Kabinet
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid turut menyoroti posisi PSI dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca: JEJAK POLITIK EDI BASRI: Dari Politik sebagai Ibadah Menuju Politik Kebangsaan
Jazilul menduga PSI tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah setelah sejumlah kadernya yang berada di kabinet memutuskan keluar dari partai.
"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Tiga kader PSI yang sebelumnya menduduki jabatan di pemerintahan tersebut adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
Baca: Pemkab Bogor Petakan Sekolah Prioritas untuk Perbaikan Fasilitas Pendidikan
Ketiganya diketahui mengundurkan diri dari PSI secara bersamaan pada 9 November 2026.
PSI Tegaskan Tetap Mendukung Pemerintahan Prabowo
Baca: Prabowo Lantik Rocky Gerung Jadi Wantimpres, Ini Susunan Barunya
Di tengah munculnya berbagai penilaian mengenai status partai tersebut, PSI memberikan penegasan bahwa dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan.
Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyatakan bahwa keanggotaan dalam koalisi merupakan keputusan partai, bukan ditentukan berdasarkan keberadaan individu di dalam kabinet.
"Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang," kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Baca: Hakim MK Singgung Munkar-Nakir Saat Hasyim Asy’ari Bersaksi di Sidang Ijazah Gibran
Grace memastikan PSI masih berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo meskipun saat ini tidak memiliki kader yang duduk di kabinet.
"Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo)," ujarnya.
Baca: Golkar-PKS Bahas RUU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5 Persen Mengemuka
Senada dengan Grace, Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman juga menegaskan komitmen partainya untuk mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
"PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat," tuturnya.
Perbedaan pandangan antara PKB dan PSI mengenai posisi partai tersebut memperlihatkan dinamika politik di lingkungan koalisi pemerintahan. Meski demikian, keputusan resmi mengenai posisi PSI dalam koalisi masih menjadi kewenangan partai dan pimpinan koalisi pemerintahan. (SM)
